WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memacu upaya penurunan angka stunting. Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., memimpin langsung Rapat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025 yang fokus pada pencegahan dan percepatan penurunan stunting, Senin (4/8), di Ruang Rapat Wagub.
“Penanganan stunting membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, berbasis data, dan dilakukan secara konvergen,” tegas Ingkong saat membuka rapat.
Menurutnya, stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi masalah pembangunan jangka panjang yang akan memengaruhi kualitas generasi mendatang, daya saing, dan produktivitas daerah.
Ia menyebut rapat ini sebagai momen penting memperkuat sinergi lintas sektor. Meski target nasional penurunan stunting ditetapkan 18,8 persen pada 2025 dan 5 persen di 2045, Kaltara justru menetapkan target yang lebih ambisius: 15,1 persen di 2025 dan 3,6 persen pada 2045.
“Fokus kita tidak boleh hanya pada anak yang sudah stunting, tetapi harus lebih kuat pada upaya pencegahan,” ujarnya.
Wagub Ingkong menjabarkan enam langkah prioritas yang telah disusun Pemprov Kaltara untuk menyukseskan target tersebut. Di antaranya, penguatan komitmen daerah, edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), konvergensi program dan anggaran, ketahanan pangan dan gizi melalui pemanfaatan pangan lokal, peningkatan kapasitas pelaksana hingga desa, serta pemantauan berbasis NIK menggunakan sistem Web Aksi Bangda.
Ia menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi forum strategis untuk menyatukan visi dan aksi nyata di lapangan.
“Seluruh pihak harus bekerja lebih keras dan kolaboratif demi menciptakan generasi Kaltara yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menjalankan amanah ini,” tutupnya.
