WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperketat strategi pembangunan menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Untuk 2027, setiap program dan kegiatan akan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar prioritas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara H. Denny Harianto mengatakan, keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai.
Strategi yang disiapkan Pemprov Kaltara adalah menerapkan prinsip “Money Follow Priority”, yakni anggaran diarahkan mengikuti program yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Kita merumuskan satu hal terpenting, yaitu strategi melalui skema Money Follow Priority,” kata Denny saat diwawancarai, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, Kaltara sebenarnya memiliki banyak program yang dinilai baik dan penting. Namun, tidak seluruhnya dapat dilaksanakan secara bersamaan apabila tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan.
Karena itu, Denny meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih disiplin menyesuaikan program dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kita kedepankan yang prioritas dulu. Kita punya program bagus, kita tidak kekurangan program. Tapi sekali lagi, skala prioritas yang terpenting untuk mendukung visi-visi Bapak Gubernur,” ujarnya.
OPD Tak Bisa Berjalan Sendiri
Denny menegaskan, program pembangunan tidak boleh disusun secara parsial oleh masing-masing OPD. Seluruh kegiatan harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan, terutama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia mengatakan, setiap program telah melalui proses pemeringkatan berdasarkan prioritas dan nilainya sehingga perangkat daerah tinggal memastikan pelaksanaannya tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan.
“Sudah disesuaikan. Saya sudah menyampaikan ke OPD, mana program yang sudah diranking, nilainya berapa dan sebagainya,” katanya.
Menurut Denny, RKPD menjadi pijakan utama dalam menentukan arah program 2027. Dengan demikian, kegiatan yang diusulkan OPD harus memiliki keterkaitan dengan tema dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
“Rumahnya sudah ada di RKPD, nah itu harus ketemu. Program prioritas tema di tahun 2027 harus ketemu di sana,” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada program yang berjalan sendiri tanpa keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Tidak mungkin masing-masing teman-teman mempunyai program sendiri lepas dari RKPD yang telah disusun. Kita harus fokus ke sana,” tegas Denny.
Kemiskinan Jadi Salah Satu Fokus
Denny juga menekankan pentingnya setiap OPD memahami indikator pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satunya berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
Menurut dia, OPD yang memiliki mandat dalam penanganan kemiskinan harus benar-benar mengarahkan programnya untuk mencapai target indikator tersebut, bukan justru mengembangkan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran pembangunan.
“Persentase akan dinilai. Tentang kemiskinan, teman-teman yang menangani kemiskinan harus fokus di kemiskinan, jangan bicara yang lain,” ujarnya.
Meski meminta OPD fokus pada prioritas, Denny tetap membuka ruang bagi perangkat daerah untuk aktif mencari sumber pembiayaan maupun solusi di luar APBD.
Bahkan, inisiatif OPD untuk mencari dukungan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya dinilai sebagai langkah positif.
“Kalau ada dinas yang jemput bola, itu lebih baik. Itu kita dukung,” katanya.
Tak Semua Harus Dibebankan ke APBD
Di tengah kebijakan efisiensi, Pemprov Kaltara juga mendorong penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar program pembangunan yang memiliki manfaat bagi masyarakat Kaltara tidak seluruhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Denny menilai, selama program tersebut tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltara, dukungan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya perlu dioptimalkan.
“Tidak semua harus kita kerjakan. Tapi mereka yang kerjakan dan itu bermanfaat, memberikan manfaat di Kaltara, itu lebih baik buat saya,” pungkasnya.
Dengan strategi tersebut, Pemprov Kaltara berharap anggaran 2027 dapat digunakan lebih terarah, tidak tersebar pada terlalu banyak kegiatan, dan mampu memberikan dampak yang lebih kuat terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
