WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali diseret dalam pusaran isu miring. Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN), Aslin L, menuding anggaran BKAD terlalu gemuk dan tidak masuk akal. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah keras oleh pegiat media sosial, Syafaruddin Thalib, yang menyebut pernyataan Aslin lebih tidak masuk akal dan sarat kepentingan.
“Kalau disebut kritik, mestinya berdasarkan data dan logika yang sehat. Tapi pernyataan Pak Aslin ini justru jatuhnya fitnah. Terlebih, isu ini baru muncul menjelang proses asesmen Kepala BKAD untuk jabatan Sekretaris Daerah Kaltara. Patut diduga ada muatan manuver,” tegas Syafaruddin, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, cara berhitung yang digunakan Aslin sangat keliru. Ia mencontohkan tudingan terkait dana perjalanan dinas (Perdin) yang seolah dibagi rata untuk semua ASN Pemprov. “Mana ada logika begitu? Kalau pun benar hanya di BKAD, pembagiannya tidak mungkin sapu rata 58 orang. Dari kepala OPD sampai staf terendah, nilainya tentu berbeda. Kalau disetarakan, jelas tidak masuk akal. Antara logika dan logila,” sindir Syafaruddin.
Lebih jauh, ia menyebut Aslin berbicara tanpa data. “Jumlah pegawai BKAD saja salah. Bukan 58 orang, tapi 98 orang. Artinya ini bukan kritik membangun, melainkan asumsi pribadi yang menyesatkan,” katanya.
Syafaruddin menilai tuduhan tersebut telah mencoreng nama baik BKAD. “Bayangkan, seluruh staf sampai level paling bawah ikut dituding. Sama saja menuduh semua orang dapat jatah preman. Itu fitnah keji,” ucapnya.
Ia menegaskan, angka yang disampaikan Aslin bukanlah dana misterius seperti yang digembar-gemborkan, melainkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tenaga PPPK formasi 2024 yang resmi diangkat tahun 2025.
“Ini yang mestinya diapresiasi, bukan difitnah. Karena justru bentuk perhatian pemerintah terhadap pegawai,” pungkasnya.
