WARTA, NUNUKAN– Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas (IPKP-KPP) Tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat arah pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat perbatasan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Ir. Jabbar, M.Si, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan upaya untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di perbatasan.
“Hasil IPKP akan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah siap menindaklanjuti hasil FGD ini dalam rencana aksi daerah dan RPJMD,” ujar Jabbar.
Ia menyoroti tantangan nyata yang masih dihadapi masyarakat perbatasan, seperti keterbatasan akses, fasilitas dasar, dan ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga Malaysia. Karena itu, dibutuhkan strategi pembangunan yang menyentuh langsung aspek kesejahteraan warga.
FGD yang dihadiri para pemangku kepentingan, mulai dari BNPP RI, perangkat daerah, camat perbatasan, hingga tokoh masyarakat dan akademisi, diharapkan menjadi forum kolaboratif dalam mencari solusi terbaik untuk pengelolaan perbatasan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Wilayah perbatasan adalah beranda depan NKRI. Kita ingin memastikan masyarakat di sana hidup layak, sejahtera, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia,” tutup Jabbar.(Hyt/REDAKSI)
