WARTA, NUNUKAN — Akurasi data desil kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Nunukan. Persoalan ini mencuat setelah sejumlah Ketua RT menyampaikan keluhan mengenai hasil pendataan yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, turun langsung ke Kantor Kelurahan Nunukan Utara, Rabu (16/9/2026), untuk berdialog dengan para Ketua RT dan mendengar berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendataan.
Dari pertemuan tersebut, Mansur meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial melakukan penyelarasan serta evaluasi terhadap mekanisme pendataan. Menurutnya, aparat lingkungan seperti Ketua RT perlu dilibatkan sejak awal karena memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi warga di wilayahnya.
Ia menilai masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat dengan klasifikasi desil yang dihasilkan. Bahkan, terdapat warga yang disebut mengalami perubahan kategori cukup jauh, seperti dari desil 3 atau 4 menjadi desil 7.
“Kami sangat kecewa dengan hasil seperti ini. Nanti kami akan panggil pihak terkait untuk membuktikan dan meluruskan persoalan ini,” tegas Mansur.
Indikator Dinilai Belum Menggambarkan Kondisi Warga
Mansur juga menyoroti indikator yang digunakan dalam menentukan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satunya terkait kepemilikan sambungan listrik.
Menurut dia, jumlah sambungan listrik pada sebuah rumah tidak serta-merta dapat menjadi ukuran bahwa keluarga tersebut tergolong mampu. Kondisi ekonomi warga perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan dikonfirmasi melalui kondisi faktual di lapangan.
Ia juga mempertanyakan mekanisme verifikasi yang dilakukan setelah proses pendataan selesai. Dalam sejumlah kasus, menurut Mansur, tanda tangan Ketua RT baru diminta setelah pendataan dilakukan.
Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan ketika ditemukan data warga yang tidak sesuai atau bahkan belum tercatat.
“Jangan memaksakan angka supaya terlihat bagus, seolah-olah masyarakat sudah makmur, padahal kenyataannya belum tentu begitu,” ujarnya.
Kondisi Perbatasan Perlu Jadi Pertimbangan
Mansur menilai karakteristik Nunukan sebagai wilayah perbatasan juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan indikator kesejahteraan.
Menurutnya, harga kebutuhan pokok di daerah perbatasan relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah wilayah lain. Karena itu, kemampuan ekonomi masyarakat tidak cukup diukur hanya berdasarkan indikator yang bersifat umum tanpa melihat kondisi daerah.
Ia menilai standar yang sama belum tentu menghasilkan gambaran yang sama ketika diterapkan di wilayah dengan karakteristik berbeda.
“Nilai bantuan yang cukup di Jawa atau Sulawesi, nilainya harus dua kali lipat lebih besar di sini agar terasa sama,” katanya.
Minta Data Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Kebijakan
Mansur menyebut proses perbaikan masih terbuka karena data resmi belum dirilis. Ia meminta koreksi dilakukan mulai dari tingkat kelurahan dengan melibatkan perangkat lingkungan secara aktif.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperoleh data mentah hasil pendataan sebelum data tersebut digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan maupun program bantuan.
Menurut Mansur, validitas data menjadi hal penting karena kesalahan klasifikasi dapat berdampak langsung terhadap warga, khususnya masyarakat yang memang membutuhkan bantuan pemerintah.
“Kalau tidak diluruskan sekarang, yang dirugikan nanti adalah warga yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan,” pungkasnya.
