WARTA, NUNUKAN — Penguatan pengamanan di wilayah perbatasan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Nunukan. Pemerintah pusat didorong mempertimbangkan pembentukan batalyon TNI Angkatan Darat (AD) di Pulau Sebatik dan Krayan untuk memperkuat pengawasan kawasan terluar Indonesia.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, mengatakan karakteristik Sebatik dan Krayan sebagai wilayah perbatasan membutuhkan dukungan personel keamanan yang lebih kuat.
Menurutnya, meski secara administratif kedua wilayah tersebut masih berstatus kecamatan, posisi geografisnya berada langsung di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia sehingga membutuhkan perhatian khusus.
“Kalau bicara aturan, memang Pulau Sebatik dan Krayan masih setingkat kecamatan. Tapi lihatlah kedua wilayah ini sebagai garis perbatasan Indonesia yang membutuhkan lebih banyak satuan pengamanan,” kata Muliyono, Rabu (30/9/2026).
Ia menilai penambahan personel, termasuk melalui satuan setingkat batalyon, dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas keluar-masuk orang dan barang di kawasan perbatasan.
Selain aspek keamanan, keberadaan personel TNI dalam jumlah yang lebih memadai juga dinilai dapat mendukung pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan di wilayah yang aksesnya masih terbatas.
Perbatasan Butuh Pengawasan Lebih Kuat
Muliyono menyebut jalur-jalur tidak resmi di kawasan perbatasan menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan. Menurutnya, keterbatasan jumlah personel dapat membuat pengawasan terhadap wilayah darat maupun jalur perairan tidak berjalan maksimal.
“Perbatasan Sebatik memiliki banyak pintu jalur tikus yang dapat terhubung ke Malaysia. Untuk mencegah hal ini, tentunya butuh lebih banyak personel TNI maupun Polri,” ungkapnya.
Ia mengaitkan penguatan personel dengan upaya mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi di kawasan perbatasan, termasuk penyelundupan barang terlarang dan perdagangan manusia.
Dengan tambahan personel, pengawasan terhadap titik-titik perbatasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih intensif.
Tak Hanya Soal Keamanan
Menurut Muliyono, peran TNI di daerah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan. Dalam berbagai kondisi, personel TNI juga dapat membantu masyarakat dalam kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan hingga penanganan keadaan darurat.
“TNI sangat dekat dengan masyarakat. Kemangunggalan ini sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Jadi, semakin banyak TNI, semakin aman juga wilayah itu,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran aparat negara yang lebih kuat juga dapat membantu mengurangi keterisolasian wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
“Kehadiran TNI menjadi perwakilan negara dalam mengatasi keterisolasian wilayah dan menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Infrastruktur Perbatasan Juga Harus Berjalan
Muliyono berharap penguatan pertahanan di kawasan perbatasan berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Ia menyoroti masih adanya persoalan di sejumlah kawasan perbatasan, mulai dari infrastruktur hingga akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan fasilitas perbatasan dan penambahan sarana pertahanan perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terluar.
“Jangan membuat APBN mubazir tanpa hasil, seperti pembangunan PLBN di Sebatik, Krayan, dan Lumbis serta menambah peralatan tempur, sementara wilayah perbatasan masih tertinggal,” katanya.
Sebagai legislator yang berasal dari Pulau Sebatik, Muliyono mengatakan kondisi masyarakat perbatasan perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional.
Ia berharap pemerintah pusat dapat melihat kebutuhan keamanan dan pembangunan di Sebatik serta Krayan secara menyeluruh. Penguatan personel keamanan, menurutnya, perlu diikuti peningkatan pelayanan publik dan pembangunan agar kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat.
Usulan pembentukan batalyon TNI AD tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan perbatasan sekaligus mendukung pembangunan kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
