WARTA, TANJUNG SELOR — Pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan APBD 2026. Melalui rekomendasinya, Fraksi Golkar menilai struktur belanja daerah masih belum ideal dan meminta pemerintah melakukan koreksi signifikan, terutama pada belanja modal.
Fraksi Golkar menyoroti porsi belanja modal yang hanya mencapai 3,26 persen dari total anggaran, jauh di bawah kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Anggota Fraksi Golkar, Adi Nata Kesuma, mendorong realokasi Rp80–90 miliar dari belanja operasi untuk mendukung pembangunan strategis, khususnya di wilayah perbatasan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Ingkong Ala menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dan penyempurnaan kebijakan fiskal daerah.
“Kami sangat menghargai peran DPRD, terutama Fraksi Golkar yang memberi catatan jelas terkait arah kebijakan APBD 2026,” ujar Ingkong.
Pemerintah memastikan akan meninjau kembali komposisi anggaran agar tetap berbasis kebutuhan publik dan tidak mengganggu pemenuhan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur vital.
Selain belanja modal, Fraksi Golkar juga mendorong penguatan program padat karya, UMKM, serta sektor pangan sebagai motor ekonomi akar rumput. Pemerintah menyatakan program tersebut sudah menjadi prioritas, dan implementasinya akan dipusatkan di daerah potensial, terutama desa dan perbatasan.
Golkar juga menekankan perlunya digitalisasi layanan publik untuk menekan kebocoran PAD. Pemerintah menanggapi dengan komitmen mempercepat integrasi sistem perpajakan dan optimalisasi aset daerah.
Terkait SILPA, DPRD mendesak penggunaan yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah menyatakan seluruh SILPA akan diarahkan ke program padat karya, pembangunan desa, dan penguatan ekonomi lokal.
“Kolaborasi DPRD dan pemerintah menjadi kunci memastikan APBD 2026 lebih efektif, transparan, dan berorientasi kesejahteraan,” tutup Ingkong Ala.
