WARTA, TANJUNG SELOR — -Penguatan kualitas data pembangunan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Melalui fungsi koordinasi dan pengendalian pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara terus mendorong kolaborasi lintas instansi guna memastikan perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut dinilai semakin penting seiring penyusunan program prioritas RKPD Tahun 2027 serta pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi salah satu basis pemetaan kondisi riil perekonomian daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara, Sapi’i, mengatakan, pembangunan daerah saat ini tidak lagi dapat disusun hanya berdasarkan asumsi, melainkan harus bertumpu pada data yang valid dan terukur agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
“Data menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, sinkronisasi data antarperangkat daerah perlu diperkuat agar program yang disusun tidak tumpang tindih dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Sapi’i, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, Biro Administrasi Pembangunan memiliki peran strategis dalam mengawal keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, biro memastikan setiap program prioritas daerah memiliki basis data yang jelas, termasuk dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Selain itu, kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat daerah, dan instansi terkait dinilai penting untuk memperkuat kualitas data sektoral, terutama pada sektor ekonomi, infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pengentasan kemiskinan.
Penguatan data pembangunan juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah. Dengan data yang akurat, program pembangunan diharapkan lebih terarah, efisien, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan yang baik lahir dari data yang kuat. Karena itu, penguatan tata kelola data menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap sinergi lintas instansi dalam penguatan data pembangunan dapat semakin memperkuat kualitas perencanaan daerah, sekaligus mendukung terciptanya kebijakan pembangunan yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
