WARTA, TANJUNG SELOR – Menjaga inflasi tetap rendah bukan satu-satunya tujuan pemerintah dalam mengelola perekonomian daerah. Keseimbangan harga justru menjadi hal penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa menghambat aktivitas produksi dan dunia usaha.
Prinsip tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Saat ini, inflasi Kaltara tercatat sebesar 2,56 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,09 persen.
Kepala Biro Perekonomian Kaltara, Dr. Ilham Zain, S.Sos., M.P.A., menjelaskan inflasi yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat karena kenaikan harga barang berpotensi menurunkan kemampuan belanja konsumen.
Kondisi tersebut juga berdampak terhadap pelaku usaha karena barang yang dipasarkan menjadi lebih sulit terserap ketika daya beli masyarakat melemah.
“Kalau tinggi nanti kasihan dunia usaha, dia berat laku barangnya karena daya beli masyarakat turun,” jelas Ilham, Senin (11/11/2026).
Namun, menurutnya, inflasi yang terlalu rendah juga tidak selalu menguntungkan. Harga barang yang terlampau murah dapat mengurangi keuntungan dan insentif produsen untuk meningkatkan produksi.
“Nah kalau kerendahan, enggak ada insentif dia mau meningkatkan produksinya,” tambahnya.
Karena itu, pengendalian inflasi harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Pemerintah tidak hanya memperhatikan angka inflasi, tetapi juga memastikan pergerakan harga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara. TPID melibatkan berbagai instansi, di antaranya Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Pemantauan perkembangan harga juga mengacu pada data inflasi dari tiga wilayah di Kaltara, yakni Nunukan, Tarakan dan Tanjung Selor.
Ilham menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak semata-mata diukur dari seberapa rendah angka yang dicapai. Hal terpenting adalah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan sehat.
“Yang dibutuhkan itu pengendalian, bukan soal angka yang tinggi atau rendah lebih bagus. Mengendalikan,” pungkasnya.
Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kaltara diarahkan tidak hanya untuk melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha dan mendorong produsen tetap produktif.




