WARTA, MAKASSAR — Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara, Andi Amriampa, menegaskan komitmen kuat daerah dalam mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana di Kaltara. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Coaching Clinic bagi Pemerintah Daerah Kawasan Timur Indonesia, yang berlangsung di Makassar, Rabu (11/6/2025).
Kegiatan yang mengangkat tema “Penguatan Strategi Percepatan Pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana dan Sinkronisasi Unsur Penanggulangan Bencana dalam Dokumen Perencanaan Daerah” ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kemitraan Kedutaan Australia melalui program Siap Siaga. Acara tersebut diikuti oleh perwakilan Bappeda dan BPBD dari 17 provinsi di kawasan timur Indonesia, termasuk Kalimantan Utara.
Dalam sesi diskusi, Andi Amriampa menyampaikan bahwa pedoman pelaksanaan SPM kebencanaan dari Kemendagri sebenarnya telah tersedia. Tantangan terbesar saat ini adalah penerapan di lapangan, terutama dalam menyelaraskan kebijakan tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah.
“Kaltara saat ini sedang dalam tahap awal penyesuaian. Kami berupaya agar SPM kebencanaan bisa diintegrasikan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra OPD, selaras dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya dalam misi Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,” ujar Andi Amriampa.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor dan penguatan sinergi antar perangkat daerah agar urusan kebencanaan tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi secara menyeluruh dalam pembangunan daerah. Salah satu contoh konkret adalah inisiatif Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana), yang tengah disiapkan sebagai bagian dari penguatan ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana.
Selain itu, Kaltara juga menjadi bagian dari program SIAP SIAGA, inisiatif Kemendagri, BNPB serta kemitraan antara Pemerintah Australia yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan respon bencana.
Kehadiran perwakilan Bappeda Provinsi Kaltara dalam kegiatan ini menandakan bahwa aspek perencanaan pembangunan turut menjadi perhatian serius dalam penguatan tata kelola kebencanaan. Sinergi antara BPBD dan Bappeda dinilai sangat krusial agar pendekatan kebencanaan dapat masuk ke dalam kebijakan makro daerah secara sistematis dan berkelanjutan.
“SPM bukan sekadar daftar kewajiban administratif, tapi bentuk perlindungan nyata negara terhadap warganya. Ini yang ingin kita wujudkan di Kaltara,” tutup Andi Amriampa dengan penuh optimisme.
Dukungan Internasional Perkuat Resiliensi Lokal
Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Edy Suharmanto memaparkan strategi penguatan implementasi SPM sub-urusan bencana melalui Program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana). Gerakan ini bertujuan mempercepat capaian pelayanan kebencanaan berdasarkan karakteristik risiko di tiap kecamatan.
Edy menekankan pentingnya peran aktif kecamatan sebagai ujung tombak dalam membangun ketangguhan bencana berbasis lokal. Pendekatan ini dinilai krusial dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.
Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Australia melalui Program Siap Siaga, sebuah kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia.
Konsul-Jenderal Australia Todd Dias mengatakan kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Coaching Clinic selama dua hari di Makassar memang telah resmi ditutup, namun gaungnya diharapkan tidak berhenti di ruang seminar. Forum yang dihadiri perwakilan dari Bappeda dan BPBD 17 provinsi kawasan timur Indonesia ini menjadi saksi lahirnya komitmen bersama untuk memperkuat integrasi isu penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Tidak hanya menjadi ajang berbagi praktik baik, coaching clinic ini telah menjelma sebagai titik tolak bagi upaya strategis membangun sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana. Dalam forum yang berlangsung intensif tersebut, para peserta mendiskusikan strategi operasionalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana yang kini tidak bisa lagi dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya.
Salah satu titik tekan dalam diskusi adalah pentingnya kesinambungan hasil kegiatan. Coaching clinic bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian tindakan lanjutan. Oleh karena itu, integrasi SPM dan isu kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), dan Renja (Rencana Kerja) menjadi agenda utama.
Dalam konteks ini, penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama antara Bappeda dan BPBD, mendapat sorotan khusus. Sinergi antar-instansi dinilai sangat vital untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri sebagai urusan sektoral, tetapi menjadi bagian terpadu dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk konkret, forum ini juga mendorong penetapan vokal poin penanggulangan bencana di tiap daerah. Keberadaan sosok kunci ini dinilai mampu mempercepat implementasi kebijakan dan menjadi motor penggerak kolaborasi antarlembaga.Tak hanya itu, penting pula untuk mendokumentasikan dan menyebarkan praktik baik yang telah dilakukan oleh berbagai daerah. Pembelajaran lintas wilayah menjadi kekuatan baru dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap risiko bencana.
