spot_img
More
    spot_img

    Bapenda Kaltara Terus Kejar Potensi PAD, Pajak Rokok Masuk Skema Transfer Pusat

    WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah di tengah upaya memperkuat kemandirian fiskal.

    Salah satu pos pendapatan yang menjadi perhatian adalah pajak rokok. Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menjelaskan bahwa pajak rokok tetap menjadi bagian dari pendapatan daerah, namun mekanisme pemungutannya dilakukan melalui pemerintah pusat sebelum hasilnya disalurkan kembali kepada pemerintah daerah.

    “Pajak rokok ada, cuma yang memungut adalah pemerintah pusat, kita menerima transfer dari pemerintah pusat,” ujar Datu Iqro saat menjelaskan sejumlah pos pendapatan daerah.

    Ia menerangkan, terdapat sejumlah jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan dikelola melalui Bapenda. Di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta pajak rokok.

    Khusus pajak rokok, mekanisme pemungutannya berbeda dengan sejumlah pajak daerah lainnya. Pemungutan dilakukan melalui mekanisme pemerintah pusat, kemudian penerimaannya diperhitungkan dan disalurkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

    Menurut Datu Iqro, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen Bapenda dalam mengawal seluruh potensi pendapatan yang menjadi hak daerah. Pengawasan terhadap objek pajak dan kepatuhan wajib pajak tetap dilakukan secara berkelanjutan.

    Bapenda juga terus mengevaluasi potensi penerimaan dari berbagai sektor, termasuk aktivitas perusahaan, kendaraan bermotor, serta sektor usaha strategis yang beroperasi di wilayah Kaltara.

    “Kita akan terus melakukan evaluasi ketat terhadap seluruh potensi perpajakan maupun perusahaan dan kendaraan di berbagai wilayah di Kaltara. Kepatuhan sektor-sektor usaha strategis juga akan terus kita perkuat,” tegasnya.

    Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Kaltara dalam memperluas basis penerimaan sekaligus memastikan setiap potensi pendapatan dapat dikelola secara optimal.

    Baca Juga:  DPRD Kaltara Perjuangkan Aspirasi Warga Krayan, Kementerian PUPR Siapkan Rp60 M untuk Perbaikan Jalan

    Dengan pengawasan yang lebih intensif dan koordinasi lintas sektor, Bapenda Kaltara menargetkan pengelolaan pendapatan daerah semakin efektif sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Bumi Benuanta.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU