WARTA, TARAKAN – Kebutuhan perbaikan jalan lingkungan, semenisasi hingga pembangunan drainase masih menjadi persoalan yang disuarakan masyarakat Kota Tarakan. Berbagai usulan tersebut disampaikan warga kepada Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, dalam agenda reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, Jufri yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kaltara menerima sejumlah aspirasi terkait kondisi infrastruktur di lingkungan tempat tinggal warga.
Selain jalan yang belum disemenisasi dan mengalami kerusakan, masyarakat juga mengusulkan pembangunan drainase serta penanganan sistem penyaringan air di kawasan dengan kondisi tanah miring.
Jufri mengatakan, seluruh masukan tersebut menjadi perhatian untuk diperjuangkan. Namun, realisasi pembangunan harus mempertimbangkan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi tidak dapat mengambil alih seluruh usulan pembangunan, terutama yang secara aturan menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
“Kami diperintahkan saat ini, ketika membuat program dan juga menitip ke pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara, Pak Gubernur menyampaikan boleh-boleh saja dititipkan kepada kami program, tapi harus sesuai dengan kewenangan karena sekarang tidak bisa keluar dari kewenangan,” kata Jufri.
Ia mencontohkan, sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara di Kota Tarakan antara lain kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Lingkar.
Sementara itu, sebagian besar keluhan warga berkaitan dengan akses jalan lingkungan, termasuk jalan di kawasan RT dan jalan tanah yang belum mendapatkan penanganan.
Menurut Jufri, kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar aspirasi masyarakat tetap dapat ditindaklanjuti melalui instansi yang memiliki kewenangan.
Ia menegaskan, meskipun tidak seluruh usulan dapat dibiayai melalui APBD provinsi, aspirasi warga tetap menjadi bahan perjuangan dan akan diarahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Jufri berharap komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota semakin kuat sehingga persoalan infrastruktur yang dirasakan masyarakat dapat ditangani secara bertahap.




