WARTA, TANJUNG SELOR – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah diperkirakan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2027. Kondisi tersebut mendorong perlunya perencanaan yang lebih terukur agar anggaran pemerintah dapat diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan kondisi fiskal daerah harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah provinsi perlu lebih selektif dalam menetapkan kegiatan, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran.
Menurut Nasir, banyaknya aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak serta-merta bisa diwujudkan seluruhnya dalam satu tahun anggaran. Karena itu, diperlukan pemilahan usulan berdasarkan urgensi dan besarnya manfaat yang dapat diberikan.
“Seluruh aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, perlu ada pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Ia menegaskan, penentuan skala prioritas bukan berarti mengabaikan aspirasi masyarakat. Justru, langkah tersebut diperlukan agar anggaran yang terbatas tidak terpecah ke terlalu banyak kegiatan sehingga hasil pembangunan menjadi kurang optimal.
Selain mempertimbangkan urgensi program, Nasir mengingatkan pemerintah agar memperhatikan batas kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab, sejumlah persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun kesalahan dalam pengalokasian anggaran.
“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi. Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.
Nasir berharap keterbatasan fiskal tidak sampai mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, setiap program yang dimasukkan dalam perencanaan anggaran harus memiliki sasaran yang jelas, manfaat yang terukur, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ia menilai, tantangan fiskal 2027 harus dijawab dengan perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Dengan demikian, meskipun ruang fiskal terbatas, pembangunan di Kaltara tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.




