WARTA, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program 1 Juta Rumah Nasional yang digagas pemerintah pusat. Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si, menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia Indonesia.
Hal ini disampaikan Wagub saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah Perkotaan Wilayah Kalimantan yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu (15/10), dan diikuti oleh pemerintah daerah dari tiga provinsi: Kaltara, Kaltim, dan Kalsel.
“Program ini akan menempatkan sektor perumahan sebagai bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia,” ujar Ingkong.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas langkah konkret dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan berkelanjutan. Program ini, menurutnya, sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tantangan dan Potensi di Kaltara
Wagub Ingkong menjelaskan, Kaltara sebagai provinsi muda menghadapi sejumlah tantangan di sektor perumahan. Di antaranya, pertumbuhan penduduk yang pesat — dari 713.600 jiwa pada 2021 menjadi 749.400 jiwa pada 2025, serta backlog perumahan yang masih tinggi, mencapai 27.127 rumah tangga.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur dasar, maraknya permukiman tidak terencana, serta risiko lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan turut menjadi perhatian.
Namun, di balik tantangan itu, Kaltara juga memiliki potensi besar. Dengan lahan pengembangan seluas 222 hektare di Kabupaten Malinau dan Bulungan, serta kawasan strategis seperti Koridor Sungai Kayan, Sembakung, Sesayap, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan PLTA Mentarang, Kaltara siap menjadi pusat pertumbuhan baru di Kalimantan.
Sinergi Jadi Kunci
Wagub menegaskan, pembangunan hunian layak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi lintas pihak sangat dibutuhkan agar setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan bermartabat.
“Mari kita perkuat kolaborasi lintas wilayah dalam semangat #KaltaraDiHati untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Kalimantan,” pungkasnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap tercipta sinergi nyata antara pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjawab tantangan perumahan dan menghadirkan solusi konkret bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan.
