WARTA, TANJUNG SELOR – Gerak cepat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, membuahkan hasil besar. Dalam waktu singkat, perjuangannya mengembalikan status internasional Bandara Juwata Tarakan akhirnya disetujui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Sejak 2012, Bandara Juwata Tarakan menyandang status internasional. Namun, pada April 2024, Kemenhub mencabut status tersebut tanpa penjelasan rinci. Keputusan ini membuat Gubernur Zainal terkejut, mengingat Kaltara adalah wilayah perbatasan strategis yang menjadi gerbang NKRI menuju negara tetangga seperti Malaysia.
“Begitu status internasional dicabut, kami tidak tinggal diam. Mei 2024 saya langsung menghadap Pak Menteri Perhubungan untuk mempertanyakan alasan dan meminta pengembalian status itu,” ungkapnya.
Perjuangan tidak berhenti di satu pertemuan. Zainal bahkan dua kali menemui Menhub, meski belum mendapat jawaban. Titik terang muncul setelah pergantian kepemimpinan di Kemenhub. Pada 21 Juni 2025, ia bertemu Wakil Menteri Perhubungan, membawa data dan argumen kuat.
Tak menunggu lama, sehari kemudian (22 Juni), Gubernur langsung memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan menyusun surat resmi permohonan. Surat itu ia tandatangani pada 23 Juni 2025. Langkah ini disusul audiensi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, lengkap dengan dokumen pendukung.
Hasilnya? Kecepatan gerak itu membuahkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025, yang menetapkan kembali status internasional Bandara Juwata Tarakan per 11 Agustus 2025.
“Setelah rapat audiensi pada 7 Agustus 2025, Kemenhub resmi menetapkan Bandara Juwata kembali internasional. Ini bukti bahwa kerja cepat dan komunikasi intens bisa menghasilkan keputusan strategis untuk daerah,” tegas Gubernur.
