WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyosialisasikan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2025–2029, sebagai upaya memperkuat posisi strategis wilayah perbatasan sekaligus mempercepat pembangunan daerah terpencil di beranda depan negara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan, Rabu (25/6), dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, mewakili Gubernur Kaltara.
“Pengelolaan batas wilayah negara bukan hanya soal menjaga kedaulatan, tapi juga memastikan masyarakat di perbatasan merasakan kehadiran negara secara nyata melalui infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Datu Iqro dalam sambutannya.
Datu Iqro menyampaikan, dokumen Rencana Induk PBWN-KP yang disusun oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara ini tidak sekadar menjadi panduan teknokratik, namun mencerminkan komitmen kuat Pemprov untuk mendorong ketahanan wilayah serta menggali potensi ekonomi kawasan perbatasan.
“Wilayah perbatasan bukanlah halaman belakang, tapi merupakan beranda depan NKRI. Karena itu, pengelolaannya harus terencana, terkoordinasi, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di sana,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antarperangkat daerah agar program-program pembangunan benar-benar terintegrasi dan mampu mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh.
“Mari kita jadikan dokumen ini sebagai kompas bersama dalam setiap langkah pembangunan yang kita ambil,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPPD Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si, Kepala Dinas ESDM Kaltara Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltara.
