spot_img
More
    spot_img

    Rismanto Dorong Hasil Hutan Jadi Sumber Ekonomi Warga, Pencegahan Karhutla Tetap Jadi Prioritas

    WARTA, TANJUNG SELOR – Pengelolaan kawasan hutan di Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

    Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Rismanto, mendorong Dinas Kehutanan mengoptimalkan potensi hasil hutan bukan kayu sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat. Pengembangannya dinilai dapat membuka peluang usaha baru tanpa harus mengorbankan kelestarian kawasan hutan.

    Menurutnya, masyarakat sekitar hutan seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima dampak kebijakan kehutanan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.

    “Pengelolaan hutan harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Potensi hasil hutan bukan kayu bisa dikembangkan sebagai sumber ekonomi, tentu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Masyarakat juga harus mendapat ruang untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaannya,” ujar Rismanto, Sabtu (21/11/2026).

    Ia menilai, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Ketika warga memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan yang bertanggung jawab, kesadaran untuk ikut menjaga lingkungan juga diharapkan semakin kuat.

    Di sisi lain, Rismanto mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan kawasan hutan, terutama dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Menurutnya, pencegahan karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika memasuki musim rawan kebakaran. Kesiapan petugas, pengawasan rutin, serta komunikasi dengan masyarakat harus menjadi bagian dari pekerjaan berkelanjutan.

    “Pencegahan karhutla harus menjadi bagian dari pekerjaan rutin. Pengawasan kawasan harus berjalan, petugas memiliki kesiapan, dan masyarakat sekitar hutan ikut dilibatkan. Dengan pola kerja seperti itu, upaya menjaga hutan bisa dilakukan lebih terarah,” tegasnya.

    Untuk mendukung langkah tersebut, ia meminta Dinas Kehutanan Kaltara memperkuat koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), aparat terkait, serta kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan.

    Baca Juga:  Distransnaker Nunukan Sinkronkan Data Pekerja Rentan, Bantuan Jamsostek 2026 Diprioritaskan untuk Desil 1–4

    Rismanto juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya petugas kehutanan yang bertugas langsung di lapangan.

    Ia mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi KPH pada 28–30 Oktober 2026 serta rapat koordinasi pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada 5 November 2026 di Tarakan.

    Kedua agenda tersebut dinilai menjadi ruang penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, sekaligus meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan dan perlindungan hutan.

    “Koordinasi antarpengelola kawasan harus berjalan dengan baik. Rapat bersama KPH dan pejabat fungsional PEH bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi pekerjaan, membahas kendala di lapangan, serta meningkatkan kemampuan petugas dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

    Rismanto berharap pembangunan sektor kehutanan di Kaltara dapat berjalan seimbang antara kepentingan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Baginya, keberhasilan pengelolaan kehutanan tidak hanya diukur dari terjaganya kawasan hutan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sekitar memperoleh manfaat dan kesempatan ekonomi.

    “Kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan. Program kehutanan harus mampu menjaga kawasan sekaligus membuka peluang bagi warga di sekitarnya. Keterlibatan masyarakat akan memperkuat upaya menjaga lingkungan dalam jangka panjang,” pungkasnya.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU