WARTA, JAKARTA – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Penghubung (Banhub) Kalimantan Utara (Kaltara) yang telah mencapai 92 persen mendapat apresiasi dari DPRD Kaltara. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa aset pemerintah daerah dapat dikelola secara produktif untuk memperkuat pendapatan di tengah keterbatasan fiskal.
Apresiasi itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penghubung Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Nasir berharap realisasi PAD yang sudah mendekati target tersebut dapat mencapai 100 persen hingga akhir Desember 2026.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Penghubung Kaltara beserta seluruh jajarannya. Capaian PAD sebesar 92 persen ini patut diapresiasi. Apalagi masih ada waktu hingga akhir tahun, sehingga kami berharap target 100 persen benar-benar dapat tercapai,” ujar Nasir.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terlebih ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menilai, pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini tersedia. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi baru, termasuk memaksimalkan pemanfaatan aset milik daerah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tidak boleh hanya mengeluhkan berkurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., CGRCP, menjelaskan bahwa realisasi PAD yang dikelola instansinya telah mencapai sekitar 92 persen dari target Bapenda Kaltara.
Dua sumber utama pendapatan tersebut berasal dari penyewaan sebagian gedung kantor kepada Bank Kaltimtara sebesar Rp1,9 miliar per tahun serta retribusi pengelolaan mess sebesar Rp750 juta per tahun.
Dengan demikian, kedua sumber tersebut menghasilkan potensi pendapatan tahunan sekitar Rp2,65 miliar.
Nasir menilai pola pemanfaatan aset seperti yang dilakukan Banhub Kaltara dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya. Aset pemerintah yang memiliki nilai ekonomi perlu diidentifikasi dan dikelola sesuai ketentuan agar tidak menjadi fasilitas yang kurang produktif.
Senada, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., juga mengapresiasi upaya Banhub dalam meningkatkan kontribusi aset daerah terhadap PAD.
Ia mendorong pengelolaan aset dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus membuka peluang pendapatan lain yang dapat dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
DPRD Kaltara berharap capaian Banhub tersebut dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk terus menggali potensi pendapatan. Dengan meningkatnya PAD, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin kuat.




