spot_img
More
    spot_img

    Tak Kunjung Diperbaiki, DPRD Kaltara Dukung Jalan Gajah Mada Kembali ke Pemkot Tarakan

    WARTA, TARAKAN – Ketidakjelasan perbaikan Jalan Gajah Mada di Kota Tarakan membuat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mempertanyakan efektivitas kewenangan pengelolaan jalan tersebut. Jika pemerintah provinsi tidak mampu menangani kerusakannya, pengelolaan ruas jalan itu dinilai lebih baik dikembalikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

    Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Yancong. Ia menilai masyarakat sudah terlalu lama menunggu penanganan kerusakan jalan yang kerap dikeluhkan, terutama akibat genangan air.

    Menurutnya, Jalan Gajah Mada merupakan salah satu akses penting sekaligus kawasan yang menjadi representasi wajah Kota Tarakan. Karena itu, kondisinya tidak seharusnya terus dibiarkan tanpa kepastian perbaikan.

    Yancong mengungkapkan, Komisi III DPRD Kaltara sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung bersama Kepala Bidang Bina Marga DPUPR-PERKIM Kaltara, Erni. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya mendapat informasi bahwa perbaikan akan segera dilaksanakan.

    Namun, beberapa pekan setelah peninjauan, belum terlihat tindakan nyata di lapangan.

    “Komisi III sudah kunjungi beberapa pekan lalu bersama dengan Kabid dari PU, Ibu Erni, Kabid Bina Marga. Disampaikan waktu itu dalam waktu dekat mereka akan melakukan kegiatan. Kami juga sudah menyampaikan men-support bahwa itu memang harus diperbaiki karena itu adalah wajah Kota Tarakan. Nah, sampai sekarang tidak ada tindakan,” ungkap Yancong, Jumat (20/11/2026).

    Ia mengatakan, persoalan Jalan Gajah Mada bukan kali pertama menjadi perhatian DPRD. Keluhan terkait kondisi jalan tersebut bahkan telah berulang kali disampaikan masyarakat melalui berbagai forum, termasuk rapat paripurna.

    Sayangnya, persoalan itu belum mendapatkan penyelesaian yang jelas. Sementara kewenangan penanganan berada di tangan pemerintah provinsi, DPRD Kaltara juga tidak bisa secara langsung mengambil alih pelaksanaan perbaikannya.

    Yancong turut menyinggung informasi mengenai surat Pemkot Tarakan kepada Pemprov Kaltara terkait usulan pengembalian status jalan tersebut.

    Baca Juga:  Pemkab Nunukan Pastikan Stok BBM Aman, Usulkan Tambahan Kuota Subsidi

    Ia mengaku telah berupaya mengonfirmasi informasi itu kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara.

    Menurutnya, apabila pengembalian kewenangan memang menjadi opsi yang memungkinkan, langkah tersebut patut dipertimbangkan agar penanganan jalan tidak terus tertunda.

    Yancong menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada siapa yang mengelola jalan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat mendapatkan perhatian dan penanganan.

    Daripada tetap berstatus jalan provinsi tetapi tidak kunjung diperbaiki, ia menilai pengembalian pengelolaan kepada Pemkot Tarakan bisa menjadi jalan keluar.

    “Mestinya kan kalau memang suratnya itu memang ada, provinsi tidak mampu untuk memberikan apa namanya jalan itu lebih baik, yang sekarang ya kembalikan saja daripada nggak mampu,” tegasnya.

    DPRD Kaltara berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait status dan rencana penanganan Jalan Gajah Mada. Dengan demikian, kerusakan yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak terus berlarut-larut tanpa solusi.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU