WARTA, TARAKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyusun arah legislasi 2027 dengan menjadikan hasil evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 sebagai bahan pertimbangan.
Evaluasi dilakukan untuk mengukur perkembangan pembahasan seluruh rancangan peraturan daerah (Raperda), sekaligus menentukan rancangan yang berpeluang diselesaikan tahun ini dan yang harus dilanjutkan ke agenda berikutnya.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengungkapkan terdapat 19 Raperda dalam Propemperda 2026. Dari jumlah tersebut, sembilan Raperda diproyeksikan dapat diselesaikan sebelum 30 November 2026.
Adapun rancangan lainnya masih membutuhkan proses lanjutan, baik berupa fasilitasi maupun penyelesaian administrasi sebelum dapat dituntaskan.
“Ini perlu kajian yang mendalam. Kita ingin Raperda yang masuk dalam Propemperda benar-benar terukur dan bisa diselesaikan sesuai tahapan,” tegas Supa’ad.
Berdasarkan evaluasi tersebut, Bapemperda mulai menginventarisasi sejumlah rancangan yang akan menjadi bagian dari Propemperda 2027. Usulan itu berasal dari DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kaltara.
Beberapa Raperda yang disiapkan di antaranya tentang Perlindungan Petani Berladang, Penghargaan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta tata cara perizinan pengusahaan dan persetujuan penggunaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kayan.
Agenda legislasi tahun depan juga mencakup Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2045 serta tiga Raperda kumulatif terbuka yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Supa’ad menegaskan, penyusunan Propemperda tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya rancangan yang masuk dalam daftar. Setiap usulan harus melalui pertimbangan matang, mulai dari urgensi kebutuhan regulasi, kesiapan dokumen pendukung, hingga kemampuan menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan.
Menurutnya, perencanaan yang terukur diperlukan agar proses legislasi tidak berhenti pada pengusulan, tetapi dapat berlanjut hingga menghasilkan peraturan daerah yang memiliki kepastian hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui evaluasi Propemperda 2026, Bapemperda berharap agenda legislasi 2027 dapat disusun lebih terarah, realistis, dan sesuai prioritas pembangunan di Kaltara.




