spot_img
More
    spot_img

    Hasil Fasilitasi Kemendagri Terbit, Ranperda Koperasi Kaltara Selangkah Lagi Disahkan

    WARTA, TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memasuki tahap akhir. Hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah diterbitkan dan kini menjadi bahan penyempurnaan sebelum regulasi tersebut dibawa ke rapat paripurna.

    Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyebut terbitnya hasil fasilitasi tersebut sebagai tahapan penting yang semakin mendekatkan Ranperda pada persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara.

    “Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Nasir.

    Ia menjelaskan, hasil fasilitasi Kemendagri memuat sejumlah catatan penyempurnaan, baik terkait substansi maupun redaksional. Salah satu perhatian utama adalah penegasan batas kewenangan pemerintah daerah agar materi Ranperda tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.

    Menindaklanjuti hasil tersebut, Pansus II akan menggelar rapat internal untuk membahas seluruh catatan dan rekomendasi Kemendagri. Hasil pembahasan kemudian dibawa ke rapat gabungan komisi guna mendapatkan masukan dari anggota DPRD.

    Setelah seluruh tahapan penyempurnaan rampung, Ranperda akan diajukan ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan bersama.

    Nasir menyampaikan, Pansus II menargetkan Ranperda tersebut dapat dibawa ke paripurna pada 29 November 2026, bertepatan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

    “Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., menegaskan seluruh hasil fasilitasi Kemendagri akan dicermati secara saksama. Langkah tersebut diperlukan agar penyempurnaan Ranperda tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan pemerintah daerah.

    Baca Juga:  Pemkab Bulungan Rencanakan Produksi Air Minum Kemasan untuk Kebutuhan Lokal

    Menurutnya, koordinasi bersama anggota Pansus dan komisi terkait menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh catatan dapat ditindaklanjuti sebelum Ranperda memasuki tahap persetujuan bersama.

    Dengan terbitnya hasil fasilitasi tersebut, Pansus II optimistis proses pembahasan dapat segera dituntaskan sehingga regulasi yang diharapkan memperkuat koperasi dan usaha kecil di Kaltara itu dapat segera memasuki tahap berikutnya.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU