WARTA, NUNUKAN – Penyelesaian konflik antara tiga warga Adat Dayak Kenyah Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimanggaris, dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bumi Seimanggaris Indah (BSI) membutuhkan pihak penengah yang netral. Pelibatan mediator independen dinilai dapat membuka jalan menuju kesepakatan tanpa memperuncing perbedaan kepentingan.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antony, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Nunukan dan pihak PT BSI di Kantor DPRD Nunukan, Kamis (12/11/2026).
Rian menilai, dialog antara masyarakat adat dan perusahaan akan sulit mencapai titik temu apabila masing-masing pihak hanya bertahan pada sudut pandangnya sendiri. Karena itu, dibutuhkan mediator imparsial yang mampu memahami persoalan dari sisi hukum sekaligus latar belakang sosial dan budaya masyarakat adat.
“Ketika masalah dibicarakan dengan sama-sama ego, tidak akan kita temukan solusi. Kita semua sepakat kasus ini dibawa ke RJ (Restorative Justice) kalau ada jalan ke sana. Namun, untuk menuju ke sana, kita membutuhkan mediator imparsial,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan perspektif menjadi salah satu tantangan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Perusahaan cenderung mengacu pada legalitas dan ketentuan hukum positif, sedangkan masyarakat adat memiliki pandangan yang berkaitan dengan sejarah penguasaan lahan, tradisi, nilai sosial budaya, serta hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Rian menegaskan, kedua sudut pandang itu perlu dipertemukan melalui proses dialog yang objektif. Mediator independen diharapkan mampu membantu mengurai persoalan, memperjelas kepentingan masing-masing pihak, serta merumuskan jalan keluar yang dapat diterima bersama.
“Saya memohon kita turunkan ego. Tidak semua yang kita mau harus diperoleh. Mari kita kelola konflik ini dengan pendekatan yang lebih mengedepankan mediasi. Mungkin selama ini pendekatan perusahaan belum sepenuhnya tepat. Dengan mediator ideal yang imparsial dan memahami kultur budaya pihak-pihak yang berkonflik, persoalan ini diharapkan lebih cepat menemukan titik terang,” katanya.
Ia menjelaskan, DPRD dapat memfasilitasi penyampaian aspirasi dan memberikan rekomendasi, tetapi bukan lembaga yang berwenang menetapkan siapa yang benar atau salah dalam persoalan tersebut.
Karena itu, Rian berharap penyelesaian konflik dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Ia juga menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat yang memiliki sejarah, sistem sosial, serta aturan adat yang masih dijaga hingga sekarang.
“Negara memang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Rian mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan juga memiliki kontribusi terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, aktivitas usaha harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial serta perhatian terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional.
Ia berharap konflik tersebut tidak berkembang menjadi perpecahan berkepanjangan. Rian bahkan meminta agar laporan yang telah disampaikan ke Polda Kalimantan Utara dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, sepanjang memungkinkan dan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau bisa, mohon tarik laporannya di Polda Kaltara. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Kita berharap tidak terjadi fragmentasi. Perusahaan membutuhkan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, sementara pemerintah daerah juga membutuhkan investasi. Sebaliknya, masyarakat sebagai penerima manfaat program perusahaan tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.




