WARTA, NUNUKAN – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Namun, setiap usulan pembangunan juga harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kewenangan pemerintah.
Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat menggelar reses perdana di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan sekitar 100 warga yang hadir di Warung Makan KebunKu, Nasir secara terbuka menjelaskan kondisi fiskal pemerintah provinsi yang tengah menghadapi tekanan anggaran.
Ia mengakui, berbagai kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi dalam waktu bersamaan. Selain keterbatasan anggaran, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten juga menjadi faktor yang harus diperhatikan.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Nasir.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut, setiap usulan harus melalui proses pencatatan, verifikasi, penentuan prioritas, hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya memahami batas kewenangan agar masyarakat tidak menerima harapan yang sulit direalisasikan melalui jalur anggaran yang keliru.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelasnya.
Nasir berharap masyarakat dapat memahami kondisi keuangan daerah, sekaligus tetap aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungannya.
Baginya, keterbatasan fiskal harus dihadapi dengan komunikasi, kerja sama antarpemerintah, serta penentuan program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.




