WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sejumlah langkah pembenahan dilakukan, mulai dari pembaruan data objek pajak, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) peningkatan PAD hingga memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui operasi gabungan.
Kepala Bapenda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menegaskan optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan strategi yang terarah dan pengawasan berkelanjutan agar potensi penerimaan yang tersedia tidak terlewatkan.
Menurutnya, salah satu langkah penting adalah memastikan data objek pajak selalu diperbarui. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat memetakan potensi penerimaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak.
Selain pembaruan data, pembentukan Satgas peningkatan PAD juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap berbagai sumber penerimaan daerah.
Bapenda Kaltara turut meningkatkan pengawasan melalui operasi gabungan kepatuhan pajak. Langkah ini dilakukan untuk mendorong kesadaran wajib pajak sekaligus memastikan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Datu Iqro mengatakan, upaya peningkatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis pajak. Seluruh potensi penerimaan daerah perlu dioptimalkan melalui pembenahan administrasi, pengawasan, serta inovasi dalam pengelolaan pendapatan.
“Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak daerah, pemerintah provinsi diharapkan mampu mewujudkan kemandirian fiskal. Ke depan, daerah diharapkan mampu membiayai kebutuhan pembangunan serta operasionalnya secara mandiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan PAD menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Kaltara.
Semakin kuat kemampuan keuangan daerah, semakin besar pula ruang pemerintah provinsi untuk membiayai program prioritas, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.




