WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan sejarah sebagai pionir dalam penerapan kebijakan baru di sektor perpajakan daerah. Melalui kolaborasi bersama DPRD, Kaltara resmi memulai pemungutan pajak kendaraan di atas air pada tahun 2025 lalu. Langkah progresif ini diambil guna menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya belum tergarap secara maksimal.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda Prov) Kaltara, Denny Hariyanto, mengungkapkan bahwa pada tahun pertama penerapannya di 2025, kebijakan ini langsung menunjukkan hasil positif. Tercatat sudah ada sekitar 70 wajib pajak kendaraan di atas air yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai mencapai kurang lebih Rp15 miliar.
M4A
“Kita mulai di tahun 2025 untuk pemungutan pajak kendaraan di atas air. Ini yang pertama dilakukan di Indonesia, dan ini juga sebetulnya kerja sama dengan teman-teman dari Skala yang mendorong terus untuk bagaimana potensi yang belum digarap ini menjadi salah satu sumber PAD yang ada di Kalimantan Utara,” ujar Denny Hariyanto.
Kendati tergolong sebagai kebijakan baru yang pertama di Indonesia, capaian angka Rp15 miliar tersebut dinilai sudah masuk dalam kategori berhasil. Kendati demikian, Pemprov Kaltara terus berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan di berbagai lini, baik dari segi regulasi, mekanisme, maupun pelaksanaannya ke depan.
Gencarkan Sosialisasi dan Sambut Baik Kunjungan Studi Tiru NTT
Sebagai sebuah kebijakan yang belum pernah diterapkan sebelumnya, tantangan utama yang dihadapi oleh Pemprov Kaltara adalah pemahaman di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, strategi utama yang terus digencarkan adalah sosialisasi secara masif.
Denny menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa pajak yang dihimpun dari kendaraan di atas air tersebut murni dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kaltara.
Keberhasilan Kaltara sebagai pelopor ini pun menarik perhatian daerah lain. Baru-baru ini, Pemprov Kaltara menyambut kedatangan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, beserta jajarannya untuk melakukan studi tiru secara langsung. Denny menyambut baik kunjungan tersebut dan membuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk berbagi pengalaman serta ilmu terkait pengelolaan pajak kendaraan di atas air.
“Alhamdulillah, hari ini saudara kita dari Provinsi NTT hadir di sini, artinya secara langsung karena ini pertama di Indonesia, teman-teman yang mempunyai potensi yang sama… sama-sama berombak-lomba meningkatkan PAD. Teman-teman dari NTT datang di sini juga kami berbagi ilmu terkait dengan apa yang sudah kita lakukan,” pungkas Denny.
