WARTA, TANJUNG SELOR — Luas wilayah dan kondisi geografis Kalimantan Utara menjadi tantangan tersendiri dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, akses yang terbatas hingga karakteristik wilayah pedalaman dan perbatasan membuat pengawasan tidak cukup dilakukan dari balik meja.
Kondisi tersebut mendorong Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara untuk memperkuat monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke berbagai lokasi pembangunan.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Berly, S.E., M.Si., mengatakan kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan berkurangnya pengawasan terhadap program pembangunan.
Menurutnya, justru wilayah dengan tingkat aksesibilitas yang lebih sulit membutuhkan perhatian lebih agar pelaksanaan pembangunan tetap terpantau.
“Meskipun dihadapkan pada medan geografis yang berat, peninjauan secara langsung ke lapangan tetap menjadi prioritas kami,” ujar Berly.
Bagi Kaltara, pengawasan pembangunan memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai provinsi dengan wilayah yang luas, sejumlah kegiatan pembangunan berada jauh dari pusat pemerintahan dan membutuhkan perjalanan dengan kondisi akses yang tidak selalu mudah.
Melalui peninjauan langsung, tim dapat melihat kondisi proyek sekaligus memahami persoalan yang muncul di setiap wilayah. Kondisi jalan, akses menuju lokasi, ketersediaan material maupun faktor teknis lainnya dapat menjadi bagian dari evaluasi.
Pendekatan tersebut juga membuka ruang komunikasi langsung dengan pelaksana kegiatan dan pihak terkait di daerah. Informasi yang diperoleh dari lapangan kemudian dapat menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah tindak lanjut.
Berly menegaskan, monev bukan sekadar memastikan pekerjaan berjalan sesuai target. Pengawasan juga diperlukan untuk melihat apakah pembangunan telah menjangkau wilayah yang membutuhkan dan berjalan sesuai tujuan program.
“Yang kita lihat bukan hanya progresnya, tetapi juga apa kendalanya, apa yang perlu ditindaklanjuti, dan bagaimana memastikan pekerjaan tersebut tetap berjalan sesuai dengan target,” katanya.
Menurutnya, peninjauan ke wilayah yang memiliki tantangan geografis juga penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk mengetahui perkembangan program di berbagai wilayah Kaltara.
Hasil monev selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah. Jika ditemukan hambatan, langkah perbaikan dapat disiapkan lebih awal sehingga persoalan tidak berkembang menjadi kendala yang lebih besar.
Di sisi lain, pengawasan secara langsung juga memperkuat akuntabilitas pembangunan. Pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan program yang dijalankan tetap berada dalam koridor perencanaan.
Berly menambahkan, pengendalian pembangunan membutuhkan kerja bersama. Perangkat daerah, pelaksana kegiatan dan pihak terkait perlu menjaga koordinasi agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Dengan terus mendekatkan proses pengawasan ke lokasi pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan Kaltara berupaya memastikan kondisi geografis tidak menjadi penghalang bagi pengendalian program.
Monev langsung diharapkan dapat memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar bergerak sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Bumi Benuanta.
