WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi (monev) secara langsung di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan laporan perkembangan proyek benar-benar sesuai dengan kondisi faktual.
Upaya tersebut dilakukan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara dengan turun langsung meninjau sejumlah pelaksanaan program pembangunan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan melalui Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Berly, S.E., M.Si., mengatakan peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
Menurutnya, laporan administratif tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian program. Namun, informasi tersebut perlu diperkuat melalui verifikasi langsung di lokasi kegiatan.
“Peninjauan secara langsung ke lapangan tetap menjadi prioritas kami. Hal ini penting agar data yang kita peroleh benar-benar real-time dan sesuai dengan kondisi faktual di lokasi proyek,” ujar Berly.
Ia menjelaskan, monev tidak hanya dilakukan untuk mengetahui persentase progres pekerjaan. Lebih jauh, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mencocokkan antara target yang telah direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan.
Tim dapat melihat secara langsung kesesuaian pekerjaan dengan tahapan, target waktu maupun spesifikasi yang telah ditetapkan. Jika terdapat kendala, informasi tersebut dapat segera menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran lebih utuh mengenai persoalan yang dihadapi pelaksana kegiatan. Faktor teknis, ketersediaan material, kondisi lokasi hingga kendala pelaksanaan dapat diketahui secara langsung.
“Yang kita lihat bukan hanya progresnya, tetapi juga apa kendalanya, apa yang perlu ditindaklanjuti, dan bagaimana memastikan pekerjaan tersebut tetap berjalan sesuai dengan target,” jelasnya.
Berly menilai, verifikasi lapangan penting karena tidak seluruh persoalan dapat tergambarkan secara lengkap melalui laporan tertulis. Komunikasi langsung dengan pelaksana pekerjaan maupun pihak terkait dapat memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan pemerintah dalam mengambil langkah.
Selain sebagai instrumen pengendalian, monev juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pembangunan. Setiap perkembangan program dapat dicatat, dibandingkan dengan target dan dievaluasi secara berkala.
Akurasi data menjadi salah satu kunci dalam proses tersebut. Dengan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya, pemerintah dapat menentukan langkah tindak lanjut secara lebih tepat ketika ditemukan keterlambatan atau kendala pekerjaan.
Biro Administrasi Pembangunan Kaltara pun terus mendorong koordinasi antara perangkat daerah, pelaksana kegiatan dan pihak terkait agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditangani.
Melalui pola monev tersebut, pengawasan pembangunan diharapkan tidak berhenti pada pencapaian administratif. Setiap program harus dapat dipastikan progresnya, diketahui kendalanya dan terus diarahkan agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, monev lapangan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan di Kaltara berjalan lebih terukur, transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
