WARTA, NUNUKAN – Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan lebih serius memperkuat anggaran pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menilai peningkatan kualitas guru harus menjadi salah satu prioritas agar mutu pendidikan di daerah perbatasan tersebut mampu bersaing dengan daerah lain di Kalimantan Utara.
Hal itu disampaikan Mansur di Kantor DPRD Nunukan, Selasa (2/9/2026), setelah Komisi I menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sehari sebelumnya.
Menurut Mansur, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi. Tidak hanya menyangkut pembangunan ruang kelas baru (RKB), tetapi juga kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
Ia mencontohkan pelatihan untuk mata pelajaran seperti IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika. Program peningkatan kompetensi tersebut, menurutnya, harus dibarengi dengan dukungan sarana dan alat peraga yang memadai.
“Pelatihan jangan hanya sebatas kegiatan. Guru juga harus didukung alat peraga dan fasilitas yang menunjang, sehingga ilmu yang diperoleh bisa diterapkan langsung dalam proses belajar mengajar,” ujar Mansur.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Nunukan itu juga menyoroti belum terealisasinya program peningkatan kualifikasi guru dari Diploma III (D3) ke Strata 1 (S1).
Padahal, DPRD Nunukan sebelumnya telah menyetujui anggaran lebih dari Rp300 juta pada 2025 untuk mendukung pendidikan lanjutan sekitar 40 guru yang masih memiliki kualifikasi D3.
Namun, program tersebut hingga kini belum berjalan. Mansur menyayangkan kondisi itu karena anggaran yang telah disiapkan justru terkendala persoalan administrasi dan mekanisme pengalokasian anggaran melalui kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebelum dapat disalurkan kepada Dinas Pendidikan.
Menurutnya, kendala koordinasi dan administrasi antarlembaga seharusnya tidak sampai membuat program peningkatan kualitas guru terhenti.
“Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, tetapi programnya tidak berjalan karena persoalan administrasi. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Mansur berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan sehingga program peningkatan kualifikasi guru bisa kembali diperjuangkan dalam penyusunan program tahun anggaran 2027. Tidak hanya dari D3 ke S1, tetapi juga membuka peluang peningkatan kualifikasi dari S1 ke S2.
Ia mengingatkan, semakin lama program tersebut tertunda, semakin besar pula kesempatan para guru untuk meningkatkan kapasitas akademik dan profesionalnya yang hilang.
Komisi I DPRD Nunukan, lanjut Mansur, siap mengawal proses tersebut bersama Dinas Pendidikan. Pengawasan akan diarahkan agar anggaran pendidikan tidak hanya tersedia dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas guru dan peserta didik.
“Kami siap mengawal dan mendampingi. Yang paling penting, program peningkatan mutu guru ini benar-benar direalisasikan,” pungkasnya.
