WARTA, NUNUKAN — Kebutuhan sarana penunjang aktivitas melaut menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan kelompok perikanan Anak Nelayan kepada anggota DPRD Nunukan, H. Firman Latif. Aspirasi tersebut disampaikan saat pertemuan di RT 11 Sei Batang, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Senin (28/9/2026).
Dalam pertemuan itu, nelayan menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas perikanan. Mulai dari kebutuhan alat tangkap, mesin perahu, bahan bakar minyak (BBM), perlengkapan keselamatan, hingga fasilitas pendukung di kawasan pesisir.
Firman mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kebutuhan nelayan tidak hanya dapat diketahui melalui agenda reses maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi juga perlu digali dari kondisi masyarakat di lapangan.
“Kita mengagendakan ini sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat. Jadi bukan hanya melalui reses atau Musrenbang. Informasi terkait kebutuhan penunjang ekonomi masyarakat nelayan juga perlu kita ketahui secara langsung,” kata Firman.
Ia menyebut, kebutuhan sarana produksi menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Kondisi mesin perahu, ketersediaan BBM, alat tangkap dan perlengkapan keselamatan menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian.
Tidak hanya saat melaut, persoalan juga muncul ketika hasil tangkapan dibawa ke darat. Keterbatasan tempat penyimpanan serta akses pemasaran menjadi tantangan lain yang dapat memengaruhi kualitas dan nilai jual hasil perikanan.
Firman menyampaikan akan melakukan pemetaan terhadap aspirasi yang disampaikan kelompok nelayan. Pendataan akan mencakup kondisi sarana produksi, perahu dan mesin, alat keselamatan, fasilitas tambatan perahu, penyimpanan hasil tangkapan hingga kendala pemasaran.
Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan verifikasi bersama perangkat daerah yang memiliki kewenangan di sektor perikanan. Verifikasi diperlukan agar kebutuhan yang disampaikan masyarakat dapat disesuaikan dengan kondisi penerima serta program yang tersedia.
“Kita akan petakan kebutuhannya, kemudian dibahas bersama perangkat daerah terkait. Setiap usulan tentu harus disesuaikan dengan kewenangan, aturan dan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD Nunukan itu juga menekankan pentingnya pengawalan setelah aspirasi masyarakat disampaikan. Menurutnya, proses tersebut tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi perlu dilanjutkan dengan pembahasan, verifikasi hingga pemantauan terhadap kemungkinan tindak lanjut program.
Bagi masyarakat pesisir Tanjung Karang, ketersediaan sarana melaut memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi keluarga. Dukungan terhadap alat tangkap, mesin perahu, BBM, keselamatan, fasilitas tambatan, penyimpanan hasil tangkapan dan pemasaran diharapkan dapat membantu nelayan menjalankan usaha secara lebih efektif.
Firman menegaskan, aspirasi yang diterima dari nelayan Tanjung Karang akan menjadi bahan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Selanjutnya, usulan tersebut akan dikawal melalui tahapan perencanaan dan verifikasi agar program yang memungkinkan direalisasikan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
