WARTA, NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2026. Evaluasi dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Pembahasan berlangsung dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, didampingi Wakil Ketua I DPRD Nunukan Ir. Arpiah, ST., M.I.Kom. Rapat turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Nunukan H. R. Iwan Kurniawan, Kepala Bappeda, Kepala DPKAD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam evaluasi tersebut, DPRD tidak hanya mencermati jawaban pemerintah daerah, tetapi kembali menelaah arah perubahan anggaran yang diajukan. Perhatian terutama diarahkan pada program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pencapaian target pembangunan daerah.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan juga menyampaikan sejumlah saran dan masukan sebagai bahan pendalaman pada tahapan pembahasan berikutnya.
Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa menegaskan, evaluasi RAPBD Perubahan merupakan bagian penting dari rangkaian pembahasan sebelum DPRD mengambil keputusan terhadap rancangan anggaran.
Menurutnya, setiap perubahan dalam struktur anggaran perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan program, kemampuan keuangan daerah, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap perubahan anggaran harus dilihat secara menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan program, kemampuan keuangan daerah maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Nunukan Ir. Arpiah, ST., M.I.Kom. mengatakan, pembahasan bersama perangkat daerah diperlukan untuk memastikan berbagai catatan dan pertanyaan DPRD memperoleh penjelasan yang jelas dari pemerintah daerah.
DPRD juga meminta agar setiap program yang diakomodasi dalam perubahan anggaran memiliki dasar perencanaan dan penganggaran yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Plt. Sekretaris Daerah Nunukan H. R. Iwan Kurniawan bersama jajaran pemerintah daerah memberikan penjelasan atas sejumlah materi yang menjadi perhatian DPRD selama proses evaluasi.
Rapat tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD Perubahan 2026. Setelah tahapan evaluasi dan pendalaman selesai, proses pembahasan akan dilanjutkan menuju tahapan persetujuan DPRD.
Pembahasan RAPBD Perubahan ini menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan.
