WARTA, TANJUNG SELOR — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat langkah pengawasan terhadap kewajiban pajak alat berat milik perusahaan. Meski menyiapkan tindakan penertiban, Bapenda terlebih dahulu memberikan ruang bagi korporasi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela.
Kepala Bapenda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mengatakan pendekatan persuasif menjadi langkah awal yang dikedepankan kepada pelaku usaha, baik di sektor pertambangan, perkebunan maupun kawasan industri.
Menurutnya, perusahaan yang belum mendaftarkan unit alat berat akan terlebih dahulu menerima surat imbauan dan diberikan kesempatan melakukan pendataan serta pendaftaran secara mandiri.
“Biasanya kami memberikan ruang persuasif melalui surat imbauan dan pendataan mandiri berkisar antara satu hingga tiga bulan kepada pihak korporasi untuk mendaftarkan unit alat beratnya secara sukarela,” ujar Datu Iqro.
Namun, kesempatan tersebut bukan tanpa batas. Setelah masa persuasif berakhir, Bapenda akan meningkatkan langkah pengawasan terhadap perusahaan yang belum menunjukkan kepatuhan.
Datu Iqro menegaskan, apabila tenggat waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan, Bapenda Kaltara bersama Tim Terpadu akan melakukan penertiban di lapangan.
Tim tersebut melibatkan Bapenda Kaltara, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara, serta instansi penegak hukum terkait.
“Setelah masa toleransi imbauan berakhir, umumnya dalam rentang tiga bulan, Bapenda Kaltara bersama Tim Terpadu akan bergerak melakukan penertiban, inspeksi mendadak (sidak), atau razia langsung ke lokasi operasional perusahaan,” tegasnya.
Razia tersebut menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas perusahaan, termasuk kawasan industri, pertambangan, dan perkebunan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh unit alat berat yang beroperasi telah terdata dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Bapenda Kaltara berharap mekanisme bertahap tersebut dapat mendorong perusahaan lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban pajak tanpa harus menunggu tindakan penertiban.
“Harapannya seluruh korporasi pemegang izin di Kaltara dapat mematuhi regulasi perpajakan daerah sehingga penerimaan PAD dapat dioptimalkan dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara,” pungkasnya.




