WARTA, NUNUKAN – Besarnya anggaran tidak akan berarti jika manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat. Pesan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan yang mengevaluasi penggunaan dana hibah APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Ambalat I DPRD Nunukan, Rabu (12/8), menjadi ruang untuk melihat lebih jauh ke mana anggaran hibah mengalir dan sejauh mana program yang dijalankan memberi manfaat bagi masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, S.H., dan dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Nunukan, H. Surai, serta pimpinan empat lembaga penerima hibah, yakni KNPI, KORMI, KONI, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Nunukan.
Andi Fajrul Syam mengatakan evaluasi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Rapat ini penting untuk melihat dan memetakan realisasi penggunaan dana hibah APBD secara transparan, sehingga kita bisa mengukur efektivitas anggaran yang dikelola oleh masing-masing lembaga,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD tidak hanya ingin melihat berapa besar dana yang sudah dicairkan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran tersebut sesuai peruntukan dan mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
Disbudporapar Kelola Rp19,86 Miliar
Dalam rapat tersebut, Kepala Disbudporapar Nunukan, H. Surai, memaparkan realisasi anggaran semester pertama 2026.
Disbudporapar mengelola 11 program dengan 23 kegiatan, dengan total pagu anggaran mencapai Rp19,86 miliar. Hingga triwulan kedua, realisasi anggaran tercatat Rp8,18 miliar atau sekitar 41,23 persen.
“Pagu anggaran Disbudporapar tercatat sebesar Rp19.862.761.057. Hingga triwulan kedua, realisasi anggaran telah mencapai Rp8.189.935.053 atau sekitar 41,23 persen,” jelas H. Surai.
Data tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai target dan perencanaan.
Olahraga Masyarakat Jadi Sorotan
Salah satu lembaga yang mendapat perhatian dalam rapat adalah KORMI Nunukan. Lembaga ini menerima pagu hibah sebesar Rp1,69 miliar, dengan dana yang telah dicairkan sekitar Rp1,55 miliar dan tersisa sekitar Rp135,46 juta.
Dana tersebut digunakan untuk pembinaan Induk Organisasi Olahraga (Inorga), pelaksanaan sport festival, serta program Minggu Bugar.
Komisi II juga menyoroti potensi olahraga masyarakat dan olahraga tradisional untuk dikembangkan lebih jauh. Salah satunya olahraga panahan yang dinilai memiliki peluang menjadi daya tarik kegiatan olahraga sekaligus mendatangkan peserta dari luar daerah.
KORMI juga menyiapkan dukungan bagi lebih dari 20 Inorga dengan anggaran sekitar Rp600 juta.
Bagi DPRD, pengembangan olahraga masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan kebugaran. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi ruang interaksi sosial sekaligus sarana memperkenalkan potensi daerah.
KNPI Dorong Pembinaan Pemuda hingga Kecamatan
Sementara itu, KNPI Nunukan menerima dana hibah sebesar Rp400 juta, dengan realisasi sekitar 60 persen.
Dalam evaluasi, KNPI menyampaikan keinginan memperluas program pembinaan pemuda hingga tingkat kecamatan. Untuk mendukung rencana tersebut, KNPI mengusulkan peningkatan dana hibah menjadi Rp800 juta.
Usulan tersebut masih akan dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.
KONI Didorong Fokus Pembinaan Atlet
Untuk sektor olahraga prestasi, KONI Nunukan memperoleh alokasi dana hibah sebesar Rp3,1 miliar.
Berdasarkan laporan dalam rapat, realisasi belanja hibah tahap kedua telah mencapai Rp2,826 miliar.
Komisi II berharap dukungan tersebut benar-benar diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pembinaan cabang olahraga dan meningkatkan prestasi atlet Nunukan.
Pengelolaan anggaran juga diminta tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas serta kesesuaian dengan peruntukan hibah.
Pramuka Butuh Sekretariat Tetap
Kebutuhan berbeda disampaikan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Nunukan yang menerima dana hibah sebesar Rp700 juta.
Dalam pemaparannya, Pramuka menyampaikan dukungan tersebut masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan program kerja. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah pembangunan gedung sekretariat tetap.
Hingga kini, Pramuka Nunukan belum memiliki gedung sekretariat sendiri yang dapat menunjang aktivitas organisasi sekaligus pembinaan generasi muda secara berkelanjutan.
DPRD Nunukan menyatakan kebutuhan tersebut akan dibahas sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.
Anggaran Harus Terlihat Manfaatnya
Dari evaluasi tersebut, Komisi II DPRD Nunukan menegaskan satu hal: keberhasilan dana hibah tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran terserap.
Lebih dari itu, anggaran harus mampu menghidupkan kegiatan kepemudaan, memperluas ruang olahraga masyarakat, membina atlet, serta memperkuat karakter generasi muda.
Evaluasi berkala juga dinilai penting untuk mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, dan penerima hibah dalam melihat capaian sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi.
Dengan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab, dana hibah APBD diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi benar-benar berubah menjadi kegiatan, prestasi, ruang kreativitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat Nunukan.
