WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia (lansia).
Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelanjutusiaan yang diharapkan mampu menghadirkan kebijakan lebih terintegrasi, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan lansia di seluruh wilayah Kaltara.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Kaltara melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Dr. Tomy Labo, S.E., M.Si., saat membuka Pertemuan Konsolidasi Persiapan Penyusunan RAD dan Pembahasan Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltara di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (29/7).
Tomy menegaskan, lansia merupakan bagian penting dari perjalanan pembangunan daerah. Mereka telah memberikan kontribusi bagi keluarga, masyarakat hingga negara, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang memberikan perlindungan dan penghormatan.
Namun, menurutnya, lansia tidak seharusnya hanya dilihat sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan. Banyak lansia masih memiliki pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang dapat terus berkontribusi bagi keluarga maupun masyarakat.
“Lansia memiliki kondisi yang beragam. Karena itu kita membutuhkan kebijakan yang mampu melihat mereka secara utuh. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelanjutusiaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” kata Tomy.
Kebijakan Lansia Harus Menyentuh Banyak Sektor
Tomy menjelaskan, persoalan kelanjutusiaan memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyangkut perlindungan sosial, administrasi kependudukan, lingkungan yang ramah lansia, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran hingga kemudahan memperoleh pelayanan publik.
Karena itu, penyusunan RAD Kelanjutusiaan tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja.
Diperlukan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas hingga keluarga agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan lansia secara menyeluruh.
“Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Di tengah keterbatasan sumber daya dan efisiensi anggaran, kita justru harus semakin kreatif membangun kolaborasi,” ujarnya.
Tomy juga mendorong dunia usaha berperan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan lembaga masyarakat, komunitas dan berbagai mitra pembangunan juga dinilai dapat memperkuat program peningkatan kualitas hidup lansia.
Jangan Seragamkan Kebutuhan Lansia
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan RAD adalah perbedaan karakteristik setiap wilayah di Kaltara.
Kondisi dan kebutuhan lansia di kabupaten dan kota tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota perlu terlibat aktif memberikan masukan agar kebijakan yang disusun benar-benar berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Kita tidak boleh menyusun kebijakan hanya dari perspektif pemerintah provinsi. Suara dan pengalaman daerah harus menjadi dasar agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Tomy meminta seluruh perangkat daerah memetakan berbagai program kelanjutusiaan yang telah berjalan. Langkah tersebut penting untuk memastikan program dapat disinergikan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun kegiatan.
RAD Harus Jadi Aksi, Bukan Sekadar Dokumen
Tomy berharap pertemuan konsolidasi tersebut tidak berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan. RAD Kelanjutusiaan harus mampu menjadi pijakan bagi lahirnya program yang dapat dilaksanakan dan memberikan dampak nyata.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan kelanjutusiaan nantinya dapat dilihat dari semakin mudahnya lansia mengakses pelayanan, meningkatnya perlindungan sosial, terciptanya lingkungan yang ramah lansia serta semakin kuatnya dukungan keluarga dan masyarakat.
“Saya berharap Rencana Aksi Daerah Kelanjutusiaan Provinsi Kaltara tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh pihak untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik, akses yang lebih mudah, dan kehidupan yang lebih bermartabat bagi masyarakat lanjut usia,” pungkasnya.
Melalui RAD Kelanjutusiaan, Pemprov Kaltara ingin memastikan pembangunan tidak meninggalkan kelompok usia lanjut. Lansia bukan hanya bagian dari sejarah pembangunan daerah, tetapi juga tetap memiliki ruang untuk dihargai, dilindungi dan dilibatkan dalam kehidupan sosial masyarakat.
