WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus mencari celah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor kepelabuhanan. Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah optimalisasi retribusi di UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan.
Evaluasi dilakukan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, mulai dari Inspektorat Kaltara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.
Asisten Bidang Administrasi Publik Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui berbagai kendala yang menyebabkan potensi penerimaan belum dapat dihimpun secara maksimal.
“Kita ingin tahu kendala di lapangan dan menyatukan langkah agar penarikan retribusi bisa lebih maksimal,” ujar Pollymaart.
Salah satu sumber penerimaan yang menjadi sorotan adalah retribusi parkir berlangganan dan parkir menginap. Penerapannya di Pelabuhan Tengkayu I belum berjalan optimal karena terkendala keterbatasan sumber daya manusia, terutama petugas pengamanan.
Padahal, aktivitas kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir pelabuhan dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.
Inspektorat Kaltara bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan Pelabuhan Kayan di Tanjung Selor. Di pelabuhan tersebut, kendaraan yang menginap disebut dapat mencapai ratusan unit sehingga berpeluang memberikan tambahan PAD apabila dikelola secara optimal.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., meminta pengelola segera menghitung kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung optimalisasi tersebut.
“Silakan buat analisa kebutuhan, terutama tenaga pengamanan yang memiliki keterampilan sesuai,” tegas Bustan.
Selain parkir, Bapenda Kaltara juga mengidentifikasi sejumlah sumber penerimaan lainnya di kawasan pelabuhan, seperti tambat kapal, pas penumpang, bongkar muat, serta pemanfaatan aset daerah.
Pemprov Kaltara juga telah menerapkan pajak kendaraan di atas air sebagai salah satu upaya memperluas basis penerimaan daerah.
Optimalisasi seluruh sumber tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor kepelabuhanan terhadap PAD Kaltara.
Pollymaart menegaskan, peningkatan PAD membutuhkan komitmen lintas sektor agar berbagai potensi yang ada dapat dikelola secara tertib, transparan, dan maksimal.
“Kita harus tetap semangat untuk meningkatkan PAD demi kemajuan Kalimantan Utara,” pungkasnya.
