WARTA, TANJUNG SELOR – Komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan mulai membuahkan hasil. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap mengalokasikan anggaran Rp60 miliar untuk mendukung pembangunan jalan di Krayan, Kabupaten Nunukan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antara DPRD Kaltara dan Kementerian PU sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Krayan yang selama ini mengeluhkan keterbatasan akses jalan sebagai penghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie memimpin langsung delegasi DPRD dalam pertemuan tersebut. Turut hadir Anggota Komisi III DPRD Kaltara Arming, S.H., yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Nunukan, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya. Pertemuan juga dihadiri Anggota DPR RI Hj. Rahmawati Zainalyang ikut mengawal usulan pembangunan infrastruktur bagi kawasan perbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Arming, S.H. turut menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat Krayan terkait pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan. Ia menegaskan bahwa akses jalan yang layak merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk mendukung mobilitas, distribusi barang, serta meningkatkan pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi.
Kementerian PU menyampaikan bahwa anggaran tersebut direncanakan bersumber dari Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Selain penambahan anggaran, Kementerian PU juga akan melakukan evaluasi terhadap proyek pembangunan jalan yang saat ini sedang berjalan dengan nilai sekitar Rp40 miliar. Evaluasi tersebut mencakup penyesuaian desain teknis, termasuk lebar badan jalan, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperpanjang ruas jalan yang dibangun dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara bersama seluruh jajaran legislator menyambut baik komitmen pemerintah pusat tersebut. Peningkatan akses jalan di Krayan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena akan memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi logistik, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
DPRD Kaltara berharap komitmen yang telah disampaikan pemerintah pusat segera direalisasikan sehingga pembangunan infrastruktur di Krayan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
