WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat budaya disiplin di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Sosialisasi Penegakan Disiplin ASN Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara, di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (21/7).
Dalam sambutannya, Taufik menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., beserta jajaran yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata ikhtiar kita bersama untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Taufik.
Ia menegaskan bahwa sosialisasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh materi yang diperoleh peserta diharapkan dapat diteruskan kepada ASN di masing-masing perangkat daerah agar pemahaman mengenai disiplin semakin merata.
Menurutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi landasan utama dalam membangun budaya kerja yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab.
Taufik menilai penegakan disiplin merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas ASN. Ia menegaskan bahwa pengembangan karier aparatur harus didasarkan pada prestasi kerja yang didukung integritas moral serta kepatuhan terhadap aturan.
“Disiplin ASN bukan sekadar datang dan pulang tepat waktu. Disiplin adalah fondasi integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Taufik juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat yang ramai disampaikan melalui media sosial, mulai dari keberadaan oknum ASN di warung kopi pada jam kerja hingga pelayanan administrasi yang dinilai lambat dan berbelit-belit.
Menurutnya, kritik tersebut harus dijadikan bahan evaluasi agar birokrasi semakin responsif terhadap harapan masyarakat.
“Masyarakat sekarang menuntut pelayanan yang prima, transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata. Ini harus menjadi perhatian seluruh ASN,” katanya.
Ia berharap para kepala perangkat daerah beserta pengelola kepegawaian dapat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan secara objektif, transparan, akuntabel, sekaligus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis.
Dengan penguatan disiplin yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemprov Kaltara optimistis kualitas birokrasi akan semakin meningkat. Tidak hanya menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
