WARTA, TANJUNG SELOR – Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pembangunan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara memastikan capaian tersebut akan diikuti dengan penguatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi program pembangunan di seluruh perangkat daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Sapi’i, mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam aspek pengendalian, monitoring, evaluasi, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan guna memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif.
“Capaian Opini WTP ke-12 ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang akuntabel berjalan dengan baik. Biro Administrasi Pembangunan akan terus memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan agar setiap program yang dilaksanakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga didukung pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai ketentuan,” kata Sapi’i.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas pelaksanaan pembangunan daerah. Rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
“Setiap rekomendasi dari BPK merupakan masukan berharga untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Kami akan terus mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara,” tambahnya.
Sapi’i juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah.
Dengan capaian WTP ke-12 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta komitmennya dalam menghadirkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltara, Senin (8/6/2026).
