WARTA, TANJUNG SELOR — Ditunjuknya Setim Ala sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Malinau mendapat apresiasi dari pihak Biro Administrasi Pembangunan (Adpemb) Kalimantan Utara.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Adpemb Kaltara,, Berly, SE, M.Si, menyebut, penunjukan putra asli wilayah perbatasan Apau Kayan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan kawasan terluar yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengalaman dan pemahaman Setim Ala terhadap kondisi geografis, sosial, serta tantangan wilayah perbatasan menjadi modal penting dalam mempercepat sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, kawasan perbatasan memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibanding wilayah perkotaan maupun daerah penyangga lainnya.
“Karena itu, kepemimpinan yang lahir dan tumbuh dari kawasan perbatasan diyakini mampu menghadirkan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, penunjukan putra daerah Apau Kayan menjadi Kepala BPPD Malinau tentu menjadi semangat baru bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
“Pemahaman beliau terhadap kondisi lapangan menjadi nilai strategis dalam mendukung efektivitas program pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari sisi tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, keberadaan BPPD memiliki peran penting dalam mendukung pengendalian, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, khususnya pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dasar, tetapi juga konektivitas antarwilayah, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
Karena itu, pihaknya berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Malinau dapat semakin kuat melalui koordinasi program-program prioritas pembangunan perbatasan.
“Kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan negara. Maka pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat, pengendalian program yang efektif, dan evaluasi berkelanjutan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap kepemimpinan baru di BPPD Malinau mampu memperkuat akselerasi pembangunan di wilayah Apau Kayan dan kawasan perbatasan lainnya, sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat perbatasan dalam perencanaan pembangunan daerah.
