WARTA, NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara memastikan hasil monitoring dan evaluasi (monev) di lapangan tidak berhenti sebagai catatan semata. Temuan yang dihimpun akan menjadi bahan utama dalam merumuskan rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj, H. Ladullah, menegaskan bahwa seluruh hasil monev akan dikaji secara komprehensif untuk mendorong perbaikan kualitas pembangunan di Kalimantan Utara.
“Kami tidak hanya melihat, tetapi juga mencermati setiap temuan di lapangan sebagai bahan penting dalam menyusun rekomendasi DPRD agar pelaksanaan program ke depan semakin baik,” ujarnya.
Menurutnya, monev yang dilakukan tidak terbatas pada capaian fisik proyek, tetapi juga menyasar aspek tata kelola, efektivitas program, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Pendekatan ini dinilai penting agar pembangunan tidak hanya terlihat selesai, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam proses evaluasi tersebut, DPRD turut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta instansi teknis lainnya. Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
Sejumlah objek menjadi fokus perhatian, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, gedung layanan publik, hingga pekerjaan marka jalan. Dari sinilah DPRD menggali berbagai temuan yang nantinya akan dirumuskan menjadi catatan strategis.
Hasil evaluasi ini, lanjut Ladullah, akan menjadi pijakan penting bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi yang lebih tajam, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi yang kami susun diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Nunukan,” tutupnya.
