WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memasuki tahapan krusial dalam Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026. Melalui sesi wawancara, kualitas gagasan hingga rekam jejak kinerja para pejabat diuji secara mendalam.
Bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Provinsi di Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (24/4), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, memimpin langsung proses wawancara tersebut.
Denny menegaskan bahwa tahap wawancara bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap kondisi riil pemerintahan serta relevansi gagasan yang mereka tawarkan.
“Wawancara ini untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap kondisi saat ini, sekaligus menguji konsistensi antara gagasan dan implementasi di lapangan,” ujarnya.
Tak hanya itu, proses ini juga menjadi ajang penelusuran rekam jejak kinerja para pejabat selama menjalankan tugas di perangkat daerah masing-masing. Capaian kerja, kontribusi nyata, hingga strategi ke depan dalam mendukung pembangunan daerah menjadi fokus utama penilaian.
“Kami ingin memastikan apa yang disampaikan dalam makalah benar-benar sejalan dengan apa yang telah dikerjakan,” tegasnya.
Dalam proses evaluasi, sejumlah aspek menjadi perhatian tim penilai, mulai dari kualitas makalah, integritas, kemampuan komunikasi, hingga kemampuan bekerja sama dan mengambil keputusan. Pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan juga menjadi indikator penting yang tak terpisahkan.
Denny memastikan seluruh tahapan berjalan secara objektif dan transparan. Sistem penilaian dirancang agar peserta dapat berhadapan langsung dengan tim penilai, sehingga proses evaluasi berlangsung terbuka dan akuntabel.
Hasil dari tahap wawancara ini nantinya akan dikompilasi bersama penilaian dari lima anggota panitia seleksi. Dari proses tersebut, akan dihasilkan rekomendasi kandidat terbaik yang dinilai layak menduduki jabatan yang dilamar, sekaligus memperkuat kualitas birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltara.
