WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tancap gas memperluas akses keuangan hingga wilayah perbatasan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kaltara Semester I Tahun 2026, Kamis (23/4).
Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Administrasi Umum Pollymaart Sijabat secara resmi membuka kegiatan di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara. Ia menegaskan, akses keuangan menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kaltara.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di pelosok kesulitan mengakses layanan keuangan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas Pollymaart.
Ia mengungkapkan, masih terbatasnya layanan keuangan di kawasan perbatasan dan 3T menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Untuk itu, Pemprov Kaltara mendorong sejumlah agenda prioritas.
Pertama, memperluas inklusi keuangan digital melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), khususnya di wilayah perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Seluruh pemangku kepentingan diminta memastikan masyarakat memiliki akses layanan perbankan, termasuk kepemilikan rekening.
Kedua, penguatan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar). Menurutnya, program ini tidak hanya sebatas pembukaan rekening, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan literasi keuangan di lingkungan sekolah.
“Program ini harus menjadi sarana pembelajaran keuangan bagi pelajar,” ujarnya.
Ketiga, percepatan digitalisasi keuangan daerah, termasuk penerapan QRIS di pasar tradisional guna meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi.
Tak hanya itu, Pemprov juga menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan melalui program “Satu Desa Satu Edukasi Keuangan” untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan investasi ilegal.
Di sisi lain, sinergi antara program bantuan sosial dengan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian. Langkah ini dinilai strategis untuk memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Dengan data yang tepat, program ini bisa lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat,” pungkasnya.
Rakor ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara Hasiando G. Manik serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara Misran Pasaribu, sebagai bentuk penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong inklusi keuangan di Bumi Benuanta.
