WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara kembali mematok target tinggi untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Belajar dari tren positif empat tahun terakhir, Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Kaltara berkomitmen menjaga kinerja pembangunan tetap berada di level maksimal, yakni di atas 90 persen.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Kaltara, Sapi’i, menjelaskan bahwa saat ini siklus pembangunan sedang berada pada fase awal tahun. Meski tren serapan anggaran di periode ini biasanya cenderung rendah, hal tersebut dinilai sebagai fenomena yang wajar dalam siklus tahunan.
“Memang di awal tahun trennya biasa rendah karena semua fokus pada kegiatan administrasi. Mulai dari penyiapan dokumen hingga proses tender. Namun, tugas kami adalah memastikan proses ini tetap berada dalam koridor kinerja tinggi,” ujar Sapi’i.
Fokus pada Pengendalian dan Solusi
Peran Biro Adpem dalam siklus ini berada pada tahap pengendalian. Sapi’i menekankan bahwa pihaknya tidak hanya memantau secara pasif, tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antar Perangkat Daerah.
Jika ditemukan adanya kegiatan yang stagnan atau mengalami kendala di lapangan, Biro Adpem akan segera berkoordinasi untuk mencari akar permasalahan dan solusinya. Hal ini dilakukan agar setiap proyek strategis tidak terhambat oleh kendala teknis maupun administratif.
“Nanti setelah kegiatan jalan, kami akan intens berkomunikasi dengan teman-teman perangkat daerah. Jika ada yang stagnan, kita diskusikan solusinya apa,” imbuhnya.
Peninjauan Lapangan Proyek Prioritas
Untuk memastikan kualitas pembangunan fisik, Biro Adpem telah menjadwalkan peninjauan lapangan langsung ke kabupaten/kota di seluruh Kaltara. Peninjauan ini rencananya akan dipimpin langsung oleh Kepala Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sasarannya adalah proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas provinsi, seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, dan fasilitas publik lainnya yang tersebar di Malinau, Tana Tidung (KTT), Tarakan, Bulungan, hingga Nunukan.
“Sebagai bagian dari fungsi pengendalian, kami akan turun langsung melihat progres di lapangan. Kami ingin memastikan pembangunan jalan, sekolah, dan gedung lainnya berjalan sesuai rencana untuk kepentingan masyarakat Kaltara,” pungkasnya.
