WARTA, JAKARTA – Persoalan belum meratanya penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara pun meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar masalah ini mendapat perhatian serius di tingkat pusat.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komite III DPD RI, yang berlangsung di Jakarta, pekan ini.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, mengungkapkan bahwa ketimpangan penyaluran TKG masih menjadi keluhan utama para guru, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2025, penyaluran tunjangan belum berjalan optimal. Dari total 39 guru yang terdata sebagai penerima, hanya sebagian yang benar-benar menerima hak tersebut.
“Fakta ini menunjukkan distribusi tunjangan belum merata, padahal guru di wilayah perbatasan seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan adanya celah dalam implementasi kebijakan di lapangan yang perlu segera dibenahi. DPRD Kaltara pun berharap DPD RI dapat membantu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran.
“Kami meminta dukungan agar persoalan ini bisa disuarakan di tingkat pusat, sehingga ada solusi konkret bagi para guru di perbatasan,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan pentingnya data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Ia juga mendorong DPRD Kaltara untuk melakukan RDP lanjutan bersama dinas pendidikan dan instansi terkait guna memastikan keakuratan data penerima TKG.
“Data yang akurat sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem penyaluran TKG, sehingga para guru di wilayah perbatasan dapat memperoleh haknya secara adil dan merata.
