WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bersama KRAFTIA Corporation terus mematangkan proyek pembangkit listrik ramah lingkungan melalui pertemuan teknis yang digelar di Kantor Bupati Nunukan, Kamis (9/4).
Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam mendorong realisasi pembangkit listrik hibrid yang menggabungkan tenaga surya (PLTS) dan biomassa (PLTBm) di wilayah Nunukan.
Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Setkab Nunukan, Sirajuddin, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juni Mardiansyah, serta dihadiri perangkat daerah terkait dan perwakilan KRAFTIA.
Sirajuddin menyebutkan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya untuk mengevaluasi progres sekaligus mencari solusi atas kendala di lapangan.
“Pertemuan ini penting untuk memastikan proyek tetap berjalan dan menemukan jalan keluar atas berbagai tantangan yang ada,” ujarnya.
Proyek energi terbarukan ini merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jepang, dengan dukungan pendanaan dari New Energy and Industrial Technology Development Organization serta melibatkan PLN Unit Layanan Nunukan.
Dalam paparannya, perwakilan KRAFTIA, Akbar, mengungkapkan bahwa proyek yang dimulai sejak 2024 mengalami penyesuaian akibat kenaikan biaya yang cukup signifikan.
“Terjadi selisih biaya dari perencanaan awal, sementara ada batasan anggaran dari NEDO yang tidak bisa dilampaui,” jelasnya.
Ia menyebutkan, pembengkakan anggaran mencapai sekitar Rp140 miliar, dipicu oleh kenaikan biaya konstruksi pembangkit biomassa, pekerjaan sipil, hingga transportasi bahan baku.
Meski sempat berisiko terhenti, berbagai langkah efisiensi telah ditempuh, mulai dari desain ulang konstruksi, negosiasi dengan produsen, hingga upaya memperoleh pembebasan pajak.
Penyesuaian juga dilakukan pada kapasitas pembangkit, khususnya PLTS yang diturunkan dari 1,8 MWp menjadi 1,3 MWp, bahkan disiapkan opsi hingga 0,65 MWp guna menekan biaya.
“Langkah ini kami lakukan agar proyek tetap berjalan tanpa mengurangi fungsi utama dalam menjaga keandalan listrik di Nunukan,” tambah Akbar.
Sementara itu, perwakilan KRAFTIA lainnya, Ida Lisa, menegaskan bahwa peran Pemkab Nunukan difokuskan pada penyediaan dan pematangan lahan.
Dari total sekitar 3,5 hektare lahan yang disiapkan, pemerintah daerah diminta mematangkan sekitar 0,8 hektare area yang dinilai lebih strategis dan efisien untuk pembangunan.
Langkah ini penting guna menekan biaya konstruksi sekaligus mempercepat proses pembangunan fasilitas biomassa.
“Kami tetap berkomitmen menjaga kualitas dan keselamatan proyek, meskipun ada penyesuaian kapasitas,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sirajuddin memastikan Pemkab Nunukan akan segera melakukan pembahasan internal untuk menindaklanjuti kesiapan lahan dan mendukung kelancaran proyek.
“Kami akan segera menentukan langkah lanjutan agar proyek ini tetap berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat kembali menggelar pertemuan dalam waktu dekat guna memastikan keberlanjutan proyek.
Dalam pemaparan terbaru, kapasitas pembangkit biomassa diproyeksikan sekitar 2,5 megawatt dengan potensi maksimal hingga 3 megawatt. Sementara PLTS direncanakan sekitar 650 kilowatt peak, dilengkapi sistem baterai berkapasitas 2,8 megawatt.
Pimpinan ULP PLN Nunukan, Rendra, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut.
“Kami siap dari sisi sistem, tinggal menunggu realisasi proyek di lapangan,” ujarnya.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan Nunukan dapat memiliki sistem kelistrikan yang lebih andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di masa depan.
