WARTA, TARAKAN – Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Utara (Kaltara) terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan Ombudsman RI.
Langkah ini tercermin dalam kegiatan penyerahan hasil Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Kamis (9/4). Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto.
Hasil penilaian diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulpah. Penilaian ini menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus mendorong perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Mewakili Gubernur Kaltara, Denny menyampaikan apresiasi atas proses penilaian yang dinilai objektif dan profesional. Ia menegaskan, hasil tersebut bukan sekadar laporan, melainkan menjadi bahan strategis untuk memperbaiki kualitas layanan.
“Ini menjadi pijakan bagi kami untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus didukung seluruh perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penguatan integritas serta profesionalisme kerja.
Ia menekankan, pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan merupakan target utama yang harus diwujudkan secara konsisten.
Di sisi lain, sinergi antara Pemprov Kaltara dan Ombudsman RI diharapkan semakin solid, terutama dalam fungsi pengawasan dan pembinaan pelayanan publik.
Melalui kolaborasi ini, kualitas layanan publik di Kaltara diharapkan terus meningkat, sejalan dengan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
