WARTA, NUNUKAN – Suasana Cafe Sayn menjadi saksi bisu perumusan masa depan Pulau Nunukan. Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan se-Pulau Nunukan. Forum strategis ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026/2027.
Bukan sekadar rutinitas birokrasi, Musrenbang kali ini diposisikan sebagai “jantung” bagi masyarakat kepulauan untuk menyuarakan kebutuhan riil dari akar rumput.
Bukan Seremonial, Tapi Instrumen Perubahan
Dalam arahannya, Bupati Irwan Sabri menegaskan bahwa setiap usulan yang masuk harus melewati kajian yang objektif dan konstruktif. Ia ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat, tapi menyentuh pelosok pulau.
”Prioritas utama kita adalah program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pulau. Kita ingin memastikan pemerataan infrastruktur dan penguatan ekonomi inklusif benar-benar dirasakan oleh warga di beranda terdepan daerah ini,” tegas Bupati.
Fokus Strategis: Dari Jalan Lingkungan Hingga UMKM
Senada dengan Bupati, Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Ir. Andi Astuti, ST., MM, memaparkan bahwa Pulau Nunukan memiliki peran vital sebagai kawasan strategis perbatasan. Untuk mendukung stabilitas dan perdagangan, beberapa sektor kunci menjadi prioritas utama:
- Infrastruktur Dasar: Peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, dan akses air bersih.
- Layanan Sosial: Penguatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- Akselerasi Ekonomi: Penguatan jalan produksi, dukungan nyata bagi UMKM, serta kelancaran distribusi logistik.
Bedah Data: Menuju 2026 dan 2027
Andi Astuti juga membeberkan angka-angka krusial yang akan menjadi peta jalan pembangunan:
- Tahun 2026: Sebanyak 386 kegiatan telah terakomodir dalam RKA (Kec. Nunukan: 230 kegiatan, Kec. Nunukan Selatan: 156 kegiatan).
- Tahun 2027: Dari total 1.032 usulan masyarakat, tim telah melakukan penajaman hingga mengerucut menjadi 65 usulan prioritas (35 dari Nunukan dan 30 dari Nunukan Selatan).
Visi “17 Arah Baru Perubahan”
Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah, Sekretaris Bappeda menegaskan bahwa penentuan skala prioritas tahun 2027 akan sangat selektif. Seluruh keputusan akan berlandaskan pada Visi Misi 17 Arah Baru Perubahan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta tingkat urgensi kemendesakan.
”Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nunukan di tahun 2027. Kami berharap forum ini mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan sektoral,” tutup Andi Astuti.
Acara yang dihadiri oleh pimpinan OPD, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat ini dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok intensif untuk mengawal program-program unggulan hingga ke tingkat kabupaten.
