WARTA, TANJUNG SELOR – Gerak cepat ditunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat beranda terdepan negeri. Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) menyatakan kesiapannya untuk mengawal ketat seluruh agenda percepatan pembangunan di wilayah perbatasan yang menjadi prioritas utama.
Komitmen ini ditegaskan oleh Kepala Biro Adpem Kaltara, Sapi’i, saat mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara yang baru, Denny Harianto, dalam pertemuan strategis bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBK) serta Satuan Kerja Prasarana Strategis (Satker PS) Kementerian PUPR, Senin (22/12/2025).
Sapi’i menegaskan bahwa Biro Adpem akan menjadi garda depan dalam memastikan hasil pertemuan tersebut tidak hanya berhenti di meja diskusi, melainkan terwujud dalam aksi nyata di lapangan.
“Kami siap mengawal penuh instruksi dari hasil pertemuan ini. Setiap rekomendasi akan segera ditindaklanjuti untuk diimplementasikan secara teknis ke dalam agenda pembangunan provinsi,” tegas Sapi’i.
Langkah ini selaras dengan arahan Sekda Kaltara, Denny Harianto, yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sebagai solusi jitu mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, sinkronisasi anggaran pusat dan daerah adalah harga mati untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil.
“Program pusat dan daerah harus sinkron untuk menyokong penguatan wilayah perbatasan. Ini adalah solusi di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas,” ujar Denny.
Denny berharap, kolaborasi erat dengan BPBK dan Satker PS dapat segera menghadirkan fasilitas dasar yang selama ini dinanti masyarakat perbatasan, mulai dari akses air minum, sanitasi, permukiman yang layak, hingga gedung sekolah dan jalan yang memadai.
“Tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan dan daya saing wilayah. Kita ingin masyarakat di perbatasan merasakan kehadiran negara melalui prasarana yang jauh lebih baik,” tutupnya.
