WARTA, TANJUNG SELOR – Momen peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dimanfaatkan Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, untuk mengingatkan kembali pentingnya komitmen kolektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Baginya, peringatan Hakordia tidak boleh berhenti pada slogan atau kegiatan seremonial semata.
Menurut Djufrie, persoalan pembangunan di daerah hari ini bukan hanya soal anggaran maupun fisik infrastruktur, melainkan menyangkut kualitas integritas aparatur pemerintahan.
“Praktik korupsi merupakan ancaman serius yang merusak kepercayaan publik dan menghambat kemajuan,” tegasnya.
Ia mendorong agar seluruh proses pemerintahan—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program—benar-benar dibangun di atas transparansi dan akuntabilitas.
“Budaya antikorupsi harus masuk ke setiap alur kerja, bukan hanya dijadikan jargon tahunan,” kritiknya.
Dengan mengangkat tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi,” Djufrie menyebut Hakordia 2025 sebagai momentum memperkuat komitmen bersama. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kaltara bergantung pada keberanian semua pihak menolak praktik koruptif sekecil apa pun.
“Pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama—mulai penegak hukum, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga generasi muda. Nilai kejujuran dan tanggung jawab harus menjadi budaya kolektif,” tutupnya.
