WARTA, TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara kembali menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi di kawasan perbatasan. Komisi IV menyebut persoalan gizi kronis ini tidak bisa dianggap isu kesehatan semata, melainkan problem multidimensi yang harus ditangani melalui pendekatan terpadu.
Rahman, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, menegaskan tantangan stunting di daerah terpencil bukan hanya akibat sulitnya akses layanan kesehatan, tetapi juga minimnya literasi gizi di tingkat keluarga.
“Stunting tidak bisa diselesaikan dengan pola bantuan sekali datang. Diperlukan komitmen keluarga, sinergi tenaga kesehatan, dan dukungan lingkungan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kapasitas keluarga menjadi pilar utama pencegahan stunting. Ia menilai pemahaman orang tua soal pola asuh, nutrisi seimbang, hingga pentingnya pemeriksaan rutin ke posyandu harus terus digencarkan.
Rahman menyebut perlunya inovasi untuk menjangkau wilayah-wilayah sulit. Layanan keliling seperti posyandu mobile dinilai efektif untuk menjawab keterbatasan akses fasilitas kesehatan di desa-desa perbatasan.
“Ketika pemahaman keluarga kuat dan akses kesehatan terpenuhi, peluang anak tumbuh sehat semakin besar,” jelasnya.
Komisi IV meminta seluruh OPD dan pihak terkait memperkuat koordinasi, termasuk melakukan verifikasi data secara rutin agar program intervensi tidak meleset dari sasaran.
“Penanganan stunting adalah investasi masa depan. Semakin cepat dilakukan, semakin besar manfaatnya bagi generasi perbatasan,” tutur Rahman.
