WARTA, TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara akhirnya mengesahkan APBD murni 2026 dengan nilai belanja Rp2,274 triliun dan pendapatan Rp2,224 triliun. APBD tersebut masih menyisakan defisit Rp30 miliar.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, memastikan defisit tidak menjadi masalah karena dapat ditutup melalui SILPA tahun sebelumnya. Ia menekankan bahwa efisiensi belanja harus menjadi fokus utama Pemprov tahun depan.
Djufrie mengakui adanya pemangkasan anggaran di sejumlah OPD. Beberapa bahkan hanya memperoleh dana rutin tanpa kegiatan pembangunan baru. Meski demikian, anggaran prioritas pada sektor PUPR, pendidikan, kesehatan, dan pertanian tetap dipertahankan.
Lewat pengesahan ini, DPRD menegaskan bahwa Pemprov harus bergerak cepat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa terus mengandalkan transfer pusat. Kemandirian fiskal adalah PR besar yang harus dituntaskan,” tegas Djufrie.
Selain APBD, dua Perda strategis lainnya juga ikut disahkan dalam paripurna tersebut.
